Kabarnanggroe.com, Banda Aceh — Ketua Umum Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMMI (PD KAMMI) Banda Aceh M. Syauqi Umardhian, S.Ps.I melantik Khairul Rahmad sebagai Ketua Umum KAMMI UIN A-Raniry Periode 2023-2023 di Aula Teater LP2M UIN Ar-Raniry, Sabtu, (3/2/2024).
Selain melantik 38 pengurus KAMMI lainnya, pada kesempatan ini juga dilakukan serah terima jabatan ketua demisioner KAMMI, Rizkan Ramadhan, S.Hum kepada ketua yang dilantik, Khairul Rahmad.
Turut hadir tamu undangan, ormawa intra kampus seperti himpunan, dewan mahasiswa, senat mahasiswa, serta organisasi ekstra kampus seperti, HMI, PB IMADA, dan IMM.
Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry, Dr. Khairuddin, M.Ag dalam kata sambutannya menyampaikan, organisasi KAMMI UIN harus terus bergerak dan melakukan pembaharuan. “Pelantikan ini merupakan awal dari pergerakan. Jangan sampai setelah agenda ini tidak lagi melakukan kegiatan apapun,” pesannya.
Sementara itu, Khairul Rahmad menegaskan, KAMMI UIN Ar-Raniry akan terus memperjuangkan kebenaran dengan agenda-agenda kerjasama hingga terciptanya masyarakat madani. Ia menegaskan, pada periode kepemimpinannya, KAMMI UIN Ar-Raniry mengusung nama kabinet Quantum Madani.
Setelah agenda pelantikan, KAMMI UIN Ar-Raniry, melakukan dialog publik, dengan menghadirkan dua pemateri, yaitu Ketua Umum DPP Pemuda Islam H. Musannif, SE, SH dan Ketua Umum DPP Ikatan Sarjana Alumni Dayah (ISAD), Tgk. Mustafa Husen Woyla, S.Pd.I.
Dalam paparannya dengan topik Urgensitas Pemahaman Politik Bagi Regenerasi Muslim, Musannif mengatakan, penduduk muslim di Indonesia mayoritas, namun yang memenangkan pemilu dari partai-partai yang berasaskan nasionalisme, bukan partai yang berasaskan Islam. “Hal itu tidak perlu diherankan, sebab sekarang nilai tawar partai-partai berasas Islam, tidak begitu memiliki perbedaan dengan partai-partai lain,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, semua komponen bangsa perlu melakukan pembaharuan, yang bukan hanya menyoal dukung mendukung paslon presiden dan wakil tertentu, namun bagaimana caranya mengembalikan keadaan Indonesia yang sedang tidak waras, menjadi waras kembali.
Tgk. Mustafa Woyla dalam membahas topik Antara Ulama dan Ruang Politik, menyatakan, peran ulama dalam pemerintahan sangat urgen, bahkan dilihat dari sejarah Islam, begitu banyak literasi yang menyebutkan kemajuan Islam tidak luput dari pemaduan antara ulama dan umara.
Menurut dia, praktik money politic, bisa jadi bentuk soft lauching dari kedatangan Dajjal. “Sekarang, dengan dengan uang Rp 100 ribu atau sembako umat bisa tumbang, apalagi dengan Dajjal dengan segala kekuatannya,” ungkapnya.
Ketua tim perumus dialog, Khairul Rahmad menyampaikan rekomendasi dialog tersebut, antara lain, menyatakan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, diperlukan aksi nyata semua pihak, terutama pemerintah pusat dan daerah, memperbaiki keadaan yang ada.
“Forum dialog berharap pejabat negara netral dalam politik praktis; pemerintah pusat mengembalikan supremasi hukum; menjadikan ulama sebagai salah satu pegangan utama dalam menjalankan syariat di bumi Aceh, serta perlu menyelamatkan generasi muda dari kerusakan atau terpengaruh begal,” pungkas Khairul Rahmad. (Herman/Sayed M. Husen)
