Ganjar Pranowo: Seluruh Perangkat Negara Harus Hadir Atasi Masalah PMI

Capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo (kiri) dan Mahfud MD, berpose usai tiba di lokasi debat kelima Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta, Jakarta, Minggu (4/2/2024). Debat itu bertema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. ANTARA FOTO/Aditya P Putra

Kabarnanggroe.com, Jakarta – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menegaskan pentingnya keterlibatan negara dan seluruh perangkatnya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia (PMI). Pada debat kelima Pemilu 2024 yang diadakan di Balai Sidang Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024, Ganjar Pranowo menyampaikan pandangannya terkait perlindungan PMI.

Menurut Ganjar, negara harus hadir dengan semua perangkatnya, termasuk duta besar Indonesia di luar negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah. Ia menekankan langkah-langkah pencegahan yang harus diambil mulai dari legalitas keberangkatan, pengetahuan akan keterampilan, hingga memastikan isi kontrak kerja.

“Saat mereka berangkat, legalitasnya harus sudah beres. Kita harus mengetahui keterampilan apa yang dimiliki mereka sejak awal. Isi kontrak kerja harus kita pastikan. Ada lembaga yang harus melakukan kontrol sejak awal,” ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar juga membagikan pengalaman pribadinya saat berhasil membebaskan beberapa PMI yang mengalami masalah di Arab Saudi, Sudan, dan Kamboja yang terindikasi sebagai korban perdagangan orang. Pada saat itu, ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar menghubungi Menteri Luar Negeri dan duta besar untuk mencari solusi penyelesaian masalah.

“Penting untuk memiliki mekanisme kontrol dan penanganan masalah sejak awal. Hal ini melibatkan kerjasama antar lembaga negara dan keterlibatan pemerintah daerah,” tambahnya.

Ganjar Pranowo juga menyoroti pentingnya penggunaan media sosial oleh pejabat terkait untuk memudahkan masyarakat, terutama PMI, dalam melaporkan masalah secara cepat. Ia menekankan bahwa penggunaan berbagai pintu komunikasi dapat mempercepat penanganan kasus.

Dalam konteks pemilihan presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md (nomor urut 3). Debat kelima ini menjadi bagian dari serangkaian debat yang membahas berbagai isu strategis, termasuk pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.(Cek Man/*)