Kabarnanggroe.com, KOTA JANTHO – Penjabat (Pj) Bupati Muhammad Iswanto SSTP MM diwakili Kadis Pertanian Aceh Besar Jakfar, SP, MSi membuka kegiatan FGD dan rembuk pangan pesisir tahun 2024, yang diselenggarakan oleh kesatuan nelayan tradisional Indonesia (KNTI) Aceh Besar, bertempat Pantai Gaki Tuan, Kecamatan Lhoknga, Senin (02/12/2024).
Dalam sambutannya, Pj Bupati melalui Kadis Pertanian, Jakfar menyampaikan, Pemerintah Daerah sangat mendukung sepenuhnya kegiatan yang berbentuk kesejahteraan masyarakat khsususnya masyarakat di wilayah pesisir.
“Terutama dalam mendukung program ketahanan pangan yang sesuai dengan program Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dikatakan Jakfar, dalam hal ini memberikan perhatian khusus terhadap petani atau nelayan di kawasan Lhoknga atau pesisir. Salah butkti, pada saat terjadinya bencana (kekeringan) beberapa bulan yang lalu, Pak Pj Bupati dalam hal Ini Pemerintah bersama jajaran terus berupaya membantu masyarakat yang terdampak kekeringan di Kecamatan Lhoknga.
“Pak Pj Bupati langsung mengutus Kalaksa BPBD Aceh Besar untuk menegani permasalahan kekeringan yang terjadi di Lhoknga,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah juga telah membantu dan menghadirkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum khusus Nelayan (SPBUN), sehingga nelayan yang berada di wilayah pesisir bisa mendapatkan BBM solar subsidi.
“Keberadaan SPBUN ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat nelayan dan ini juga bentuk perhatian khsususnya dari Pemkab Aceh Besar kepada masyarakat pesisir khusus nelayan,” sebut Jakfar.
Sementara itu, Sekretaris DPD KNTI Aceh Besar Junaidi, SST, M.Kes mengatakan, tujuan utama dari kegiatan rembuk pangan ini adalah untuk mengali terkait persoalan-persoalan pangan pesisir.
“Sehingga, generasi muda di wilayah pesisir bisa mengambil andil dalam menyelesaiakan persoalan pangan tersebut,” pintanya.
Jufriadi menyebutkan, nanti keputusan dan kesimpulan yang dihasilkan dari kegiatan FGD dan rembuk pangan ini nanti akan dijadikan sebuah bahan ilmiah atau kajian sosial, untuk disampaikan langsung kepada Kementerian kelautan dan perikanan melalui DPP KNTI Pusat. Kemudian, pihak DPD KNTI Aceh Besar juga akan membuat laporan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tentang persoalan pangan di masyarakat pesisir.
“Dengan harapan, yang bahwa masalah pangan itu masalah yang sangat penting diselesaikan oleh Pemerintah, karena kebutuhan pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dan kami juga melihat, dengan tingginya kasus pangan, maka akan berefek pada kesehatan gizi, sehingga menimbulkan yang namanya stunting,” sebut Jufriadi.
Turut dihadiri, Kadisparpora Aceh Besar, Kalaksa BPBD Aceh Besar, Forkopimcam Lhoknga, Imum Mukim.(**)
