Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Ketua Fraksi Demokrat DPRK Banda Aceh, Muhammad Arifin, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung langkah-langkah Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal dalam memperkuat penegakan syariat Islam di Banda Aceh.
Menurutnya, komitmen pemerintah kota dalam menjaga marwah Banda Aceh sebagai Serambi Mekkah telah terlihat melalui berbagai upaya penertiban pelanggaran syariat, penguatan peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh, peningkatan pengawasan di ruang-ruang publik, serta pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar mematuhi ketentuan syariat Islam.
Muhammad Arifin menilai langkah tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena penegakan syariat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi kewajiban bersama seluruh warga kota.
“Banda Aceh harus menjadi kota zero maksiat. Pemerintah sudah bekerja melalui pengawasan, penertiban, dan pembinaan. Kini saatnya seluruh masyarakat ikut mengambil peran menjaga lingkungan dan generasi muda dari berbagai bentuk pelanggaran syariat,” ujarnya.
Ia mengatakan, di bawah kepemimpinan Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal, pemerintah terus mendorong penguatan pelaksanaan syariat melalui pendekatan yang tegas namun tetap mengedepankan pembinaan dan edukasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang religius, tertib, dan berakhlak.
Menurut ketua Fraksi Demokrat Muhammad Arifin, keberhasilan penegakan syariat tidak diukur dari banyaknya pelanggaran yang ditindak, tetapi dari semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami yakin Banda Aceh dapat menjadi model penegakan syariat Islam di Aceh. Jika pemerintah, ulama, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga bersatu dalam semangat yang sama, maka Banda Aceh akan menjadi kota yang aman, islami, bermartabat, dan membanggakan,” katanya.
Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan dukungan terhadap program penegakan syariat sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam menjaga identitas Banda Aceh sebagai Kota Madani dan Serambi Mekkah.
“Menjaga Banda Aceh dari maksiat bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama demi masa depan generasi yang lebih baik dan kota yang semakin diberkahi,” tutupnya.(Mar)
