Kabarnanggroe.com, Jakarta – Iran menunjuk Ayatollah Alireza Arafi sebagai Pemimpin Tertinggi sementara menyusul wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel di Teheran, Sabtu (28/2/2026) waktu setempat.
Penunjukan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pemerintahan selama masa transisi hingga pemimpin tertinggi definitif terpilih. Berdasarkan konstitusi Iran, kewenangan memilih Pemimpin Tertinggi berada di tangan Majelis Pakar, sebuah badan beranggotakan sekitar 90 ulama senior yang dipilih setiap delapan tahun.
Selama periode transisi, Arafi ditunjuk sebagai anggota ahli hukum dalam Dewan Kepemimpinan sementara bersama Presiden Masoud Pezeshkian dan Ketua Mahkamah Agung Gholamhossein Mohseni Ejei. Dewan tersebut bertugas menjalankan fungsi dan kewenangan Pemimpin Tertinggi hingga Majelis Pakar menetapkan pengganti tetap.
Latar Belakang dan Karier Arafi
Ayatollah Alireza Arafi lahir pada 1959 di Meybod, Provinsi Yazd. Ia berasal dari keluarga ulama dan menempuh pendidikan keagamaan di Qom, pusat pendidikan Islam Syiah di Iran. Arafi telah mencapai tingkat Mujtahid, yang memberinya otoritas untuk mengeluarkan fatwa secara independen.
Pengaruh Arafi lebih banyak dibangun melalui jalur kelembagaan ketimbang politik elektoral. Pada periode 2009-2018, ia menjabat sebagai pimpinan Universitas Internasional Al-Mustafa di Qom, lembaga yang berfokus pada pendidikan ulama dari Iran dan berbagai negara.
Dalam salah satu pernyataannya, Arafi pernah menyebut jaringan institusi tersebut memiliki misi global penyebaran ajaran Syiah. Klaim tersebut menuai sorotan, namun menunjukkan peran strategisnya dalam diplomasi keagamaan Iran.
Kedekatan dengan Khamenei & Sikap Politik
Semasa hidupnya, Khamenei secara bertahap menempatkan Arafi di sejumlah posisi penting. Ia pernah menjabat sebagai imam salat Jumat di Meybod dan Qom, sebelum akhirnya diangkat sebagai anggota Dewan Penjaga pada 2019.
“Penunjukan-penunjukan tersebut mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi terhadap loyalitas ideologis dan kapasitas administratif Arafi,” ujar seorang analis politik Iran, seperti dikutip media lokal.
Dalam perjalanan politiknya, Arafi sempat gagal meraih kursi Majelis Pakar pada pemilu 2016 di Teheran. Namun ia masuk melalui pemilihan sela 2021. Pada pemilu Maret 2024, Arafi menjadi peraih suara terbanyak di Teheran dan terpilih sebagai wakil ketua kedua Majelis Pakar, memperkuat posisinya dalam proses suksesi kepemimpinan.
Arafi dikenal memiliki sikap keras terhadap Amerika Serikat (AS). Dalam sebuah kesempatan, ia sempat menyebut AS sebagai “pusat pelanggaran hak asasi manusia.”
“Amerika akan membawa keinginannya agar Iran menghentikan produksi peralatan militer sampai ke liang kubur,” kata Arafi dalam sebuah pidato tahun lalu.
Iran kini memasuki masa berkabung nasional selama 40 hari. Sementara itu, perhatian publik dan komunitas internasional tertuju pada langkah Majelis Pakar dalam menentukan Pemimpin Tertinggi Iran yang baru. Untuk saat ini, Ayatollah Alireza Arafi berada di pusat salah satu transisi politik paling penting sejak Revolusi Islam 1979.(Muh/*)
