Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Politisi Partai Demokrat anggota DPRK Banda Aceh Zulkasmi, yang akrab disapa Keuchik Dun, menyampaikan kritik keras terhadap PLN Wilayah Aceh akibat seringnya terjadi pemadaman listrik belakangan ini. Menurutnya, kondisi ini bukan hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menghambat aktivitas di berbagai sektor penting.
“Pemadaman listrik ini sudah seperti penyakit tahunan PLN di Aceh. Rakyat terus menjadi korban, sementara PLN hanya berulang kali menyampaikan alasan teknis tanpa solusi yang jelas. Ini bentuk ketidakseriusan dan ketidakadilan bagi masyarakat Aceh,” tegas Zulkasmi, kepada media ini, Selasa (30/9/2025).
Ia menilai, listrik merupakan kebutuhan mendasar yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Ketika listrik padam, banyak sektor yang lumpuh. Di dunia usaha, khususnya UMKM, banyak pelaku usaha mengalami kerugian karena produksi terhenti, barang rusak, hingga berkurangnya pelanggan. “Bayangkan pedagang es, kue, atau usaha laundry. Mereka sangat bergantung pada listrik. Jika padam berjam-jam, maka rugi besar,” ujarnya.
Tidak hanya sektor ekonomi, dunia pendidikan juga terdampak serius. Para siswa dan mahasiswa yang kini banyak mengandalkan perangkat digital dan akses internet untuk belajar, terhambat ketika listrik padam. Zulkasmi menilai, hal ini berpotensi menurunkan kualitas belajar dan menambah beban orang tua. “Anak-anak butuh penerangan untuk belajar di malam hari. Kalau listrik padam, masa depan pendidikan ikut dikorbankan,” tambahnya.
Selain itu, kehidupan rumah tangga sehari-hari juga terganggu. Mulai dari peralatan rumah tangga yang tidak bisa digunakan, bahan makanan di kulkas yang cepat membusuk, hingga rasa tidak nyaman akibat gelap gulita di malam hari. Menurut Keuchik Dun, hal ini menimbulkan keresahan sosial yang seharusnya bisa dihindari jika PLN lebih profesional dalam mengelola kebutuhan energi masyarakat.
Lebih jauh, Politisi Demokrat tersebut menekankan bahwa PLN tidak cukup hanya meminta maaf kepada masyarakat setiap kali terjadi pemadaman. Harus ada langkah nyata berupa evaluasi internal, perbaikan infrastruktur, serta transparansi penyebab gangguan listrik. “Kalau memang ada kendala teknis, sampaikan dengan jujur dan terbuka. Tapi jangan jadikan masyarakat sebagai korban terus-menerus,” katanya.
Ia juga mendesak pemerintah daerah untuk lebih tegas menekan PLN agar memberikan kompensasi yang layak kepada warga yang dirugikan. Menurutnya, hal ini penting agar ada rasa keadilan bagi masyarakat yang selama ini terus menanggung kerugian. “Ini bukan sekadar masalah teknis, ini masalah tanggung jawab. PLN harus menunjukkan itikad baik, kalau tidak, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan,” tutup Zulkasmi.(Mar/*)
