Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin keberlangsungan pendidikan pascabencana.
Sebanyak 99 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdampak bencana secara resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) sekolah.
Program rehab rekon tersebut memiliki nilai anggaran lebih dari Rp270 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penandatanganan PKS berlangsung di Hotel Grand Nanggroe setelah para kepala sekolah mengikuti bimbingan teknis selama tiga hari sejak 28 Januari.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, menjelaskan bahwa dana tersebut akan segera dicairkan dan langsung ditindaklanjuti dengan pekerjaan fisik di lapangan.
“Pekerjaan fisik akan segera dilaksanakan oleh kepala sekolah yang bekerja sama dengan komite sekolah, dan seluruh prosesnya akan didampingi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) agar berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya, Jumat (30/1/2026).
Secara nasional, Murthalamuddin menyebutkan bahwa total dana rehab rekon sektor pendidikan di tiga provinsi terdampak mencapai Rp2,4 triliun, yang dialokasikan secara khusus berdasarkan perintah langsung Presiden Prabowo kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh selama ini sangat proaktif dalam mendukung percepatan program tersebut, khususnya dalam menyiapkan data dan dokumen administrasi yang dibutuhkan.
“Kami sangat optimistis. Pada semester depan, sekolah-sekolah dengan kategori rehab ringan dan rehab sedang sudah dapat melaksanakan pembelajaran secara normal, termasuk penyediaan sarana pendukung seperti mobiler,” jelasnya.
Sementara itu, untuk sekolah yang membutuhkan relokasi atau penggantian bangunan, Pemerintah menargetkan fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan pada tahun depan.
Menurut Murthalamuddin, langkah cepat yang dilakukan Kemendikdasmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak pendidikan anak-anak, bahkan bergerak lebih cepat dibandingkan sektor lainnya.
“Ini semua untuk memastikan pendidikan anak-anak kita tetap berjalan dan tidak terhenti akibat bencana,” pungkasnya.(Muh/*)
