Kabarnanggroe.com, Banda Aceh — Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (Diskopukmdag) terus memperkuat pengawasan terhadap koperasi sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi lokal. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan koperasi tetap sehat, transparan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kepala Diskopukmdag Kota Banda Aceh, Bukhari Sufi, S.Sos., M.Si, Selasa (30/6/2026), menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan bukan semata untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk pembinaan agar koperasi dapat berjalan sesuai prinsip dan aturan yang berlaku.
“Pengawasan ini kita lakukan secara berkelanjutan untuk memastikan koperasi tetap berada pada jalur yang benar, baik dari sisi administrasi, keuangan, maupun kelembagaan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akan terus meningkat,” ujarnya.
Menurut Bukhari, koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian daerah, terutama dalam mendukung pelaku usaha mikro dan kecil. Oleh karena itu, stabilitas koperasi menjadi faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Ia menjelaskan, Diskopukmdag secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja koperasi, termasuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan laporan keuangan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga tata kelola organisasi.
“Jika koperasi dikelola dengan baik dan diawasi secara optimal, maka risiko penyimpangan dapat diminimalisir. Ini akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya anggota koperasi,” tambahnya.
Selain pengawasan, pemerintah juga memberikan pendampingan kepada koperasi yang mengalami kendala dalam pengelolaan. Pendampingan ini dilakukan agar koperasi mampu memperbaiki sistem manajemen serta meningkatkan kualitas layanan kepada anggotanya.
Bukhari juga mengajak seluruh pengurus koperasi untuk lebih proaktif dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai kunci utama dalam menjaga keberlangsungan usaha koperasi.
“Ke depan, kita ingin koperasi di Banda Aceh tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan mampu bersaing. Dengan pengawasan yang kuat dan pengelolaan yang profesional, koperasi akan menjadi pilar ekonomi yang kokoh,” jelasnya.
Upaya penguatan pengawasan ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan. Koperasi diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat serta berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.(Adv)
