Kabarnanggroe.com, Banda Aceh — Munculnya pengibaran bendera daerah disertai narasi kemerdekaan dan referendum saat peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21 menjadi perhatian terhadap kemampuan deteksi dini aparat keamanan. Momentum tersebut dinilai menunjukkan masih adanya potensi isu politik yang dapat muncul dalam kegiatan masyarakat.
Pengamat Intelijen dan Keamanan Aceh, Syafruddin ST MH alias Cek Din mengatakan, deteksi dini harus diperkuat untuk membaca potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi aksi terbuka.
“Deteksi dini menjadi penting untuk membaca potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi aksi terbuka,” kata Syafruddin, yang juga Sekretaris PD Pemuda Panca Marga (PPM) Aceh, di Banda Aceh, Selasa (25/8/2026).
Menurutnya, pemetaan aktor, jaringan, potensi massa dan perkembangan narasi di ruang digital perlu dilakukan sejak awal. Ia mengingatkan kegiatan masyarakat dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk membawa agenda politik.
“Kegiatan masyarakat yang awalnya berlangsung damai dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyisipkan agenda politik dan narasi kemerdekaan atau referendum,” ujarnya.
Syafruddin juga menyoroti penggunaan kawasan Masjid Raya Baiturrahman sebagai lokasi penyampaian agenda politik. Menurutnya, kawasan tersebut harus dijaga sebagai simbol perdamaian Aceh.
“Masjid Raya Baiturrahman sebagai ikon masyarakat Aceh seharusnya menjadi simbol kedamaian Aceh. Jangan sampai ruang yang memiliki nilai sakral justru menjadi panggung untuk agenda politik,” katanya.
Terkait dugaan hubungan jaringan Aceh dan Papua, Syafruddin meminta aparat tidak mengambil kesimpulan tanpa bukti. Kesamaan narasi dan momentum, kata dia, masih perlu diverifikasi.
“Kesamaan momentum dan narasi memang perlu dicermati. Namun, dugaan koordinasi langsung masih memerlukan pendalaman dan verifikasi berdasarkan data serta fakta,” terangnya.
Ia menyebut Desember 2026 perlu menjadi perhatian karena terdapat sejumlah momentum historis yang berpotensi memicu mobilisasi massa.
“Radar deteksi dini intelijen sudah mulai bekerja sebelum Desember. Hal ini penting untuk mencegah potensi mobilisasi massa secara luas,” sebutnya.
Syafruddin mendorong penguatan pemetaan aktor dan jaringan, pemantauan mobilisasi massa, pengawasan narasi provokatif di ruang digital serta koordinasi antarlembaga.
“Intelijen yang kuat bukan yang baru bergerak setelah masalah terjadi, tetapi yang mampu membaca tanda-tanda awal sehingga persoalan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi eskalasi,” pungkasnya. (MTU)
