Kabarnanggroe.com, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Mudzakarah Perhajian untuk memperkuat ekosistem serta kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji.
Salah satu upaya yang didorong adalah konsolidasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada jemaah.
“Kalau ini (kelembagaan) dikonsolidasikan dan disinergikan, maka akan menjadi potensi ekonomi yang sangat besar,” kata Ketua Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Ziyad, di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Menurut Ziyad, potensi ekonomi tersebut berasal dari berbagai kegiatan, antara lain bimbingan manasik haji, penyediaan perlengkapan manasik, kebutuhan oleh-oleh jemaah, hingga layanan umrah.
Potensi itu dinilai dapat dikembangkan melalui kerja sama antarlembaga dan konsolidasi KBIHU yang dimiliki Muhammadiyah.
Muhammadiyah juga memiliki potensi besar dalam pembinaan jemaah haji. Pada tahun lalu, sekitar 12.500 peserta haji tercatat mengikuti pembinaan melalui KBIHU Muhammadiyah.
Jumlah tersebut belum mencakup jemaah yang belum terjangkau karena belum tersedianya KBIHU di sejumlah daerah.
9Ziyad mengatakan, penguatan ekosistem tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap pengembangan ekonomi dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Selain pengembangan ekonomi, Rakernas dan Mudzakarah Perhajian juga diarahkan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pelayanan ibadah haji, termasuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada jemaah.
Perkuat Pembinaan dan Kemandirian Jemaah
Ziyad menilai KBIHU memiliki peran strategis dalam membantu jemaah memahami kebijakan istithaah kesehatan sebagai salah satu persyaratan penyelenggaraan ibadah haji.
“KBIHU-KBIHU di seluruh Indonesia memiliki tugas mengadvokasi dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah ini kepada jemaah supaya mereka mendapatkan pemahaman yang baik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan pendampingan khusus bagi jemaah lanjut usia (lansia).
Menurut dia, sekitar 65 persen jemaah Indonesia merupakan kelompok lansia sehingga diperlukan pola pembinaan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan kemandirian jemaah selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
Karena itu, Ziyad menekankan pentingnya penyempurnaan kurikulum pembinaan KBIHU agar jemaah memiliki pemahaman menyeluruh mengenai tata cara ibadah, kesehatan, serta kesiapan menghadapi berbagai kondisi selama berada di Arab Saudi.
Dinamika geopolitik global juga perlu menjadi perhatian dalam pembinaan jemaah.
Ziyad mengatakan, jemaah perlu dibekali pemahaman mengenai kondisi negara tujuan, termasuk perbedaan bahasa, suhu, dan lingkungan, agar lebih siap menjalankan ibadah.
Muhammadiyah Soroti Tata Kelola Dam Haji
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah, Saad Ibrahim, menyoroti tata kelola dam atau denda dalam ibadah haji. Ia menilai pengelolaan dam di Indonesia perlu mempertimbangkan prinsip kemaslahatan agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Ketika kita menggunakan prinsip kemaslahatan, hampir pasti siapa pun menyimpulkan lebih bermaslahat kalau kemudian itu disembelih atau dilakukan di Indonesia sendiri,” kata Saad.
Menurut dia, pengelolaan dam di Indonesia berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Ia membandingkannya dengan kondisi sosial masyarakat Arab Saudi yang, menurut pandangannya, relatif lebih baik.
Karena itu, Saad menilai prinsip kemaslahatan perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan dam haji.
“Relatif saya tidak tahu persis (kondisi masyarakat di Arab Saudi), tetapi yang hampir dapat disimpulkan, di sana tidak ada orang miskin, kira-kira seperti itu,” ujarnya.(Muh/*)
