Kabarnanggroe.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka wacana pemungutan pajak terhadap jalur pelayaran di Selat Malaka. Gagasan ini mengacu pada skema yang tengah dipertimbangkan Iran di Selat Hormuz.
Purbaya menilai posisi Indonesia sangat strategis dalam jalur perdagangan dan energi dunia. Potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal.
“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia, tapi kapal lewat Selat Malaka enggak kita charge, enggak tahu betul apa salah?” ujar Purbaya dalam acara Simposium PT SMI 2026 di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, penerapan kebijakan tidak bisa dilakukan sendiri. Indonesia perlu berkoordinasi dengan Malaysia dan Singapura yang juga berada di kawasan Selat Malaka. “Kalau kita bagi tiga, Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan? Punya kita jalurnya paling besar, paling panjang,” ujarnya.
Purbaya menilai potensi penerimaan cukup besar jika kerja sama dapat terwujud. Lalu lintas kapal di Selat Malaka termasuk yang paling padat di dunia. “Singapura kecil, Malaysia sama kita bagi dua lah. Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” ucapnya.
Ia mengakui kebijakan ini sulit direalisasikan. Banyak kepentingan negara lain serta faktor geopolitik yang harus diperhitungkan. Purbaya menekankan perlunya perubahan cara pandang dalam mengelola potensi ekonomi. Pendekatan tidak lagi bersifat defensif.
“Jadi dengan segala kekayaan kita, kita tidak boleh berpikir defensif, kita harus mulai main ofensif. Tapi tetap terukur,” tutup Purbaya.(Muh/*)
