Farhan AP Buka FGD Perumusan Roadmap Kebudayaan dan Sejarah Aceh Besar

* Tekankan Pelestarian Adat dan Bahasa Daerah

Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan AP, membuka FGD Perumusan Roadmap Kebudayaan dan Sejarah Aceh Besar Tahap I di Dekranasda Aceh Besar, Kamis (19/11/2026). FOTO/ ROLLY

Kabarnanggroe.com, Kota Jantho —  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar terus mendorong upaya pelestarian adat, budaya, bahasa, dan sejarah sebagai bagian penting dari penguatan identitas daerah. Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Roadmap Kebudayaan dan Sejarah Aceh Besar Tahap I yang dibuka oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar Bidang Tata Pemerintahan, Keistimewaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Farhan AP, di Dekranasda Aceh Besar, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Aceh Besar tersebut diikuti 60 peserta dari berbagai unsur pemangku kepentingan kebudayaan, di antaranya Majelis Adat Aceh (MAA), Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI), Himpunan Mahasiswa Aceh Besar (HIMAB), Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA), Dewan Kesenian Aceh (DKA), BKPRMI, ICMI, serta unsur lainnya.

Dalam sambutannya, Farhan AP menegaskan bahwa perumusan roadmap kebudayaan dan sejarah bukan sekadar kegiatan diskusi, melainkan langkah awal membangun kesadaran dan komitmen bersama untuk menjaga warisan budaya Aceh Besar agar tetap hidup dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Ia mengajak seluruh peserta untuk memberikan pemikiran, gagasan, serta masukan terkait adat istiadat, kebudayaan, dan bahasa daerah yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh Besar.

Sekdisdikbud Aceh Besar, Fakhrurrazi, S.E., M.M., menyampaikan laporannya pada FGD Perumusan Roadmap Kebudayaan dan Sejarah Aceh Besar Tahap I di Dekranasda Aceh Besar, Kamis (19/11/2026). FOTO/ ROLLY

Menurutnya, Aceh Besar memiliki kedudukan historis dan kekayaan budaya yang sangat penting dalam perjalanan sejarah Aceh. Karena itu, keberadaan adat, tradisi, dan bahasa daerah harus terus dijaga agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman.

“Bahasa, adat, dan budaya merupakan warisan yang harus kita jaga bersama. Kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikannya, siapa lagi? Jangan sampai generasi mendatang hanya mengenal sejarah dan budaya Aceh melalui cerita, sementara dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah tidak lagi menggunakannya,” tegas Farhan.

Ia secara khusus menyoroti keberlangsungan bahasa Aceh yang memiliki kekayaan kosakata, dialek, serta ragam penyebutan yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan budaya yang perlu dipertahankan sebagai ciri khas masyarakat Aceh.

Farhan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kecenderungan masyarakat yang semakin sering menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari, bahkan di lingkungan gampong dan keluarga. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi keberlangsungan bahasa daerah apabila tidak diimbangi dengan kesadaran untuk terus menggunakannya.

Menurutnya, penggunaan bahasa daerah harus dimulai dari lingkungan keluarga dan kehidupan masyarakat. Orang tua memiliki peran penting dalam memperkenalkan bahasa Aceh kepada anak-anak sejak dini, sehingga bahasa ibu tidak kehilangan tempat dalam kehidupan generasi muda.

“Jangan sampai kita justru merasa asing menggunakan bahasa sendiri. Bahasa Aceh memiliki banyak dialek dan kekayaan istilah yang tidak dimiliki bahasa lain. Ini harus kita rawat, mulai dari keluarga, gampong, hingga lingkungan pemerintahan,” ujarnya.

Selain bahasa, Farhan juga menekankan pentingnya menjaga adat istiadat dan kebudayaan sebagai kekuatan yang dapat dikembangkan menjadi potensi daerah. Ia menilai Aceh Besar memiliki modal besar untuk memperkenalkan kekayaan budaya kepada masyarakat luas, termasuk wisatawan yang berkunjung ke Aceh.

Menurutnya, pengembangan pariwisata Aceh tidak harus selalu bertumpu pada hiburan modern. Wisata religi, wisata sejarah, wisata kuliner, serta keindahan alam yang berpadu dengan adat dan tradisi masyarakat justru dapat menjadi daya tarik tersendiri.

Ia menyebutkan, peninggalan sejarah, makam ulama, tradisi masyarakat, serta berbagai kekayaan budaya yang tersebar di Aceh Besar merupakan potensi yang dapat dikembangkan secara terarah. Dengan pengelolaan yang baik, kekayaan tersebut bukan hanya menjadi identitas daerah, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat.

“Kita memiliki kekayaan sejarah, makam-makam ulama, pemandangan alam yang luar biasa, adat istiadat, serta kuliner khas. Semua itu merupakan potensi yang bisa kita kembangkan. Karena itu, kebudayaan jangan hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai kekuatan untuk membangun daerah ke depan,” katanya.

Lebih lanjut, Farhan berharap hasil FGD tersebut dapat menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kebudayaan dan sejarah Aceh Besar secara berkelanjutan.

Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan AP, foto bersama dengan peserta FGD Perumusan Roadmap Kebudayaan dan Sejarah Aceh Besar Tahap I di Dekranasda Aceh Besar, Kamis (19/11/2026). FOTO/ ROLLY

Ia juga mendorong adanya kolaborasi antara Disdikbud, Majelis Adat Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), komunitas sejarah, akademisi, serta seluruh unsur masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pelestarian budaya.

Menurutnya, berbagai masukan dari pemangku kepentingan perlu dihimpun dan ditindaklanjuti sehingga ke depan dapat melahirkan landasan kebijakan yang lebih kuat, baik melalui Peraturan Bupati maupun qanun yang mengatur tentang adat dan kebudayaan Aceh.

Farhan turut mengingatkan bahwa adat istiadat masyarakat Aceh memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai syariat Islam. Oleh karena itu, upaya pelestarian budaya harus tetap berpedoman pada nilai-nilai Al-Qur’an dan hadis sebagaimana terkandung dalam filosofi kehidupan masyarakat Aceh.

“Adat dan budaya Aceh memiliki landasan nilai yang kuat. Hadih maja tentang adat dan syariat menjadi pengingat bahwa kehidupan masyarakat harus berjalan sesuai tuntunan agama. Ini merupakan kekuatan yang harus terus kita pertahankan,” ungkapnya.

Kepada seluruh peserta, ia berharap agar FGD tersebut diikuti dengan sungguh-sungguh dan menghasilkan pemikiran yang konstruktif. Ia juga mengapresiasi para narasumber yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk memperkaya penyusunan roadmap kebudayaan dan sejarah Aceh Besar.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar, Fakhrurrazi, S.E., M.M., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Ia menjelaskan, FGD tersebut dimaksudkan sebagai ruang dialog dan diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai program pemajuan kebudayaan, khususnya di Kabupaten Aceh Besar.

Melalui kegiatan itu, pihaknya menargetkan terbangunnya komunikasi dan kerja sama yang lebih kuat antara pemerintah daerah, komunitas budaya, lembaga adat, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat yang selama ini memiliki perhatian terhadap sejarah dan kebudayaan Aceh Besar.

“Tujuan akhir kegiatan ini adalah mempersatukan seluruh pemangku kebudayaan. Kita ingin menghimpun berbagai masukan dan pemikiran sehingga ke depan dapat terbangun arah pengembangan kebudayaan Aceh Besar yang lebih baik dan terencana,” ujar Fakhrurrazi.

Ia menyebutkan, sebanyak 60 peserta yang hadir berasal dari berbagai organisasi dan unsur masyarakat. Keterlibatan lintas lembaga tersebut diharapkan dapat memperkaya pembahasan sekaligus memastikan bahwa roadmap yang disusun nantinya mencerminkan kekayaan dan kebutuhan kebudayaan masyarakat Aceh Besar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Aceh Besar, Cut Jarita Susanti, S.Pd., serta sejumlah tokoh dan pemerhati adat, budaya, dan sejarah Aceh Besar.

Melalui FGD tahap pertama ini, Pemkab Aceh Besar berharap penyusunan roadmap kebudayaan dan sejarah dapat menjadi langkah nyata dalam menjaga warisan leluhur, memperkuat identitas daerah, serta memastikan adat, bahasa, dan budaya Aceh tetap hidup di tengah perubahan zaman.(Rinaldi)

Exit mobile version