Kabarnanggroe.com, New Delhi — Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat menyayangkan sikap sejumlah negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang dinilai memilih mundur dari tanggung jawab kolektif dalam mengatasi polusi dan perubahan iklim.
Hal itu disampaikan Jumhur dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026). Pertemuan tersebut diikuti 10 dari 11 negara anggota BRICS dan berlangsung selama dua hari.
Kegiatan diawali dengan pernyataan Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, Shri Bhupender Yadav, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat.
Dalam paparannya, Jumhur menilai kehadiran BRICS dapat memperluas tata kelola lingkungan global agar lebih representatif dan efektif. Forum tersebut juga dinilai membuka ruang bagi kearifan lokal untuk ikut menjawab tantangan lingkungan yang semakin kompleks.
Jumhur menyoroti adanya negara maju dengan kekuatan ekonomi besar yang memilih mengurangi keterlibatan dalam tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim. Padahal, menurutnya, kekuatan ekonomi negara-negara tersebut masih memberikan kontribusi besar terhadap emisi global.
“Cara kita mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan pada akhirnya akan membentuk keberlanjutan pembangunan kita,” ujar Jumhur.
Indonesia, lanjutnya, menekankan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati darat dan laut sebagai fondasi ekosistem sehat, ketahanan iklim, serta pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.
Jumhur menyebut Indonesia memiliki salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dengan lebih dari 300 ribu spesies yang diketahui. Indonesia antara lain memiliki sekitar 9,7 persen tumbuhan berbunga dunia, 14 persen mamalia, dan 18,6 persen burung.
Di sektor kelautan, Indonesia yang berada di jantung Segitiga Karang memiliki sekitar 23 persen hutan mangrove dunia, 16 persen spesies ikan laut global, serta 10 persen spesies karang dunia.
Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17 ribu pulau dan lebih dari 60 persen penduduk tinggal di kawasan pesisir, Indonesia berada di garis depan dampak perubahan iklim.
“Kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim telah memengaruhi masyarakat di seluruh kepulauan kita. Ini bukanlah ancaman yang jauh,” katanya.
Menurut Jumhur, dampak tersebut berpotensi mengganggu pembangunan, mata pencaharian, hingga mendorong kelompok rentan kembali ke dalam kemiskinan.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita,” tegasnya.
Ia mengatakan Indonesia telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap perubahan iklim sekaligus mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.
Jumhur juga menekankan bahwa solusi lingkungan tidak semata-mata harus bertumpu pada teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Kekayaan pengetahuan tradisional masyarakat, menurutnya, juga memiliki peran penting dalam menghadapi perubahan iklim.
Dalam forum tersebut, Jumhur memperkenalkan tiga praktik tradisional Indonesia yang dinilai relevan untuk memperkuat ketahanan lingkungan, yakni sistem irigasi Subak di Bali, Sasi Lompa di Maluku, dan Awig-Awig di Bali.
Subak mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Sementara Sasi Lompa merupakan sistem tradisional pengelolaan perikanan berkelanjutan, sedangkan Awig-Awig merupakan sistem hukum adat yang digerakkan masyarakat.
“Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim,” kata Jumhur.
Ia menilai pendekatan berbasis masyarakat perlu semakin diperkuat dalam pengelolaan air, ekosistem, dan sumber daya alam, terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim yang terus meningkat.
Pertemuan Menteri Lingkungan BRICS tersebut turut dihadiri Delegasi RI dari Kementerian Lingkungan Hidup, antara lain Deputi PPI dan TKNEK Ary Sudjianto, Direktur Kebakaran Lahan Dasrul, Tenaga Ahli Menteri Teguh Santosa, serta Pejabat Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Yudo Sasongko.(Mar)
