Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Politisi Partai Gerindra yang juga anggota Komisi II DPRK Banda Aceh Irwansyah SE menyoroti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2025 bersama mitra kerja, Rabu (15/4/2026).
Dalam rapat tersebut, ia menilai kinerja BPBD masih belum optimal, terutama dalam aspek mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kota Banda Aceh yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi.
“Setiap tahun kita masih melihat kejadian banjir dan kebakaran yang berulang di titik yang sama. Artinya, upaya mitigasi yang dilakukan belum berjalan maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan, BPBD tidak boleh hanya fokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi harus lebih serius dalam langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko bencana.
“Jangan sampai BPBD hanya hadir saat bencana terjadi. Yang lebih penting adalah bagaimana mencegah atau meminimalisir dampaknya sejak awal,” tegasnya.
Selain itu, politisi Gerindra tersebut juga menyoroti lambatnya respons penanganan di beberapa kejadian bencana yang sempat dikeluhkan masyarakat.
“Respons time ini menjadi krusial. Ketika terjadi bencana, masyarakat butuh kehadiran cepat dari pemerintah. Kalau masih lambat, tentu ini harus menjadi evaluasi serius,” katanya.
Dari sisi anggaran, ia mempertanyakan efektivitas penggunaan dana yang telah dialokasikan kepada BPBD sepanjang tahun 2025. Menurutnya, besarnya anggaran harus sebanding dengan peningkatan kualitas layanan dan kesiapsiagaan.
“Kita ingin tahu, dari anggaran yang cukup besar itu, apa saja capaian konkret yang bisa dirasakan masyarakat? Jangan sampai serapan tinggi, tetapi hasilnya tidak signifikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki BPBD, termasuk kondisi armada dan peralatan yang dinilai perlu pembaruan.
“Kalau peralatan tidak memadai, tentu akan berdampak pada kecepatan dan kualitas penanganan. Ini harus menjadi prioritas ke depan,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, ia mendorong BPBD untuk melakukan evaluasi menyeluruh serta menghadirkan inovasi dalam sistem peringatan dini dan edukasi masyarakat.
“Kota Banda Aceh memiliki sejarah panjang terhadap bencana. Maka kesiapsiagaan tidak boleh setengah-setengah. Tahun 2026 harus ada peningkatan yang nyata,” pungkasnya.(Mar)
