Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Anggota Komisi II DPRK Banda Aceh dari Partai Demokrat, Keuchik Arifin, melontarkan pertanyaan kritis terkait tingginya angka pengangguran di Kota Banda Aceh yang dinilai tidak sejalan dengan statusnya sebagai ibu kota provinsi.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat mitra kerja Komisi II DPRK Banda Aceh bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), yang berlangsung di ruang Banmus DPRK Banda Aceh, Selasa (14/4/2025).
Dalam forum resmi tersebut, Keuchik Arifin mempertanyakan mengapa Banda Aceh yang seharusnya menjadi pusat investasi justru memiliki tingkat pengangguran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Aceh.
“Sebagai ibu kota provinsi, Banda Aceh seharusnya menjadi magnet investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi. Namun yang terjadi justru angka pengangguran kita lebih tinggi dari rata-rata Aceh. Ini ada yang tidak beres,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya peran DPMPTSP dalam menarik investasi yang berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, investasi yang masuk harus mampu memberikan efek nyata bagi masyarakat, terutama dalam menyerap tenaga kerja lokal.
“Jangan sampai investasi hanya sebatas angka dan izin di atas kertas, tapi tidak memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Ini yang harus dijawab oleh DPMPTSP,” lanjutnya.
Keuchik Arifin juga mendorong agar Pemerintah Kota Banda Aceh lebih agresif dan terarah dalam mempromosikan potensi daerah kepada investor, sekaligus memastikan setiap izin usaha yang diterbitkan memiliki komitmen jelas terhadap pemberdayaan tenaga kerja lokal.
Rapat tersebut menjadi momentum bagi Komisi II DPRK untuk mengevaluasi kinerja sektor investasi dan perizinan, sekaligus menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan investasi dengan upaya penurunan angka pengangguran di Banda Aceh.(Mar)
