kabarnanggroe.com, JAKARTA – Kabupaten Aceh Besar kembali menuai prestasi terkait kinerja maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar public, khususnya di bidang pendidikan. Kali ini, Aceh Besar meraih dua penghargaan sekaligus dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM), yaitu 10 daerah berkinerja terbaik dalam penerapan SPM dan 0 daerah dengan capaian penerapan SPM tertinggi nasional. Keduanya adalah untuk periode triwulan II tahun 2022.
Prestasi yang sama juga dituai Propinsi Aceh sebagai 10 besar propinsi berkinerja terbaik dalam penerapan SPM dan capaian penerapan tertinggi SPM triwulan II tahun 2022. “Alhamdulillah, kita kembali membuktikan jika Aceh Besar mengelola kebutuhan rakyatnya, khususnya di bidang pendidikan sesuai standar nasional,” ujar Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM, Jumat (30/09/2022) petang kemarin.
Menurut Iswanto, laporan kinerja penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penerapan tertinggi SPM Triwulan 2 tahun 2022 itu di umumkan oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kamis (29/09/2022) kemarin. Aceh Besar bertengger di posisi ke-9 nasional untuk kinerja terbaik dengan coverage standar pelayanan minimal 80,50 persen , di atas Kabupaten Lombok Utara 80,37 persen di nomor 10.
Sementara untuk untuk 10 daerah dengan capaian penerapan SPM tertinggi, Aceh Besar juga berada di posisi sembilan, dengan coverage 79.04 persen, di atas Kebumen yang coveragenya 78,41 persen. Khusus capaian SPM tertinggi, selain tiga kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Jaya dan Aceh Besar, di regional Sumatera, hanya bertambah dengan Kabupaten Agam di Sumbar. Untuk urutan tertinggi level kabupaten diduduki oleh Kabupaten Soppeng dengan coverage layanan 93,02 persen.
Sedangkan dalam daftar 10 kabupaten berkinerja terbaik dalam penerapan SPM, hanya ada tiga kabupaten di Sumatera yang masuk dalam daftar terbaik Nasional itu, dan ketiganya dari Aceh, yaitu, Aceh Besar, Aceh Tamiang dan Aceh Jaya.
Sementara untuk tingkat Propinsi, Aceh menempati urutan 10 besar nasiona untuk kedua penghargaan tersebut. Bagi Aceh Besar sendiri, ini penghargaan kedua dalam sepekan terakhir, setelah beberapa hari silam mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion untuk laporan pengelolaan anggaran pembangunan tahun 2021 atau 10 tahun secara beruntun.
Penghargaan WTP itu diberikan langsung oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemenkeu, Jakarta. “Dua penghargaan ini, diberikan langsung oleh lembaga resmi pemerintah, yang dihasilkan dari rangkaian supervisi serta telaah report yang sesuai standar pemerintah pula. Qadarullah, kita mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pusat. Terimakasih Saya kepada keluarga besar pendidikan dan masyarakat Aceh Besar yang telah ikut berkontribusi untuk terwujudnya penghargaan ini,” kata Iswanto.
Pj Bupati Aceh Besar itu secara khusus juga mengapresiasi seluruh staf dan lembaga terkait atas terwujudnya prestasi ini. “Dan, ini tentu saja buah dari kolektivitas dan konsistensi dari semua jajaran yang terlibat, termasuk dukungan rekan rekan legislative Aceh Besar,” tutur Iswanto.
Dari data yang dikeluarkan pihak Kemendagri itu, tak terlihat adanya kota kota di Aceh yang masuk dalam kedua katagori penghargaan dimaksud.
