Aceh Besar Siap Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Bahan Pokok di Pasar

Asiaten II Sekdakab Aceh Besar HM Ali S.Sos MSi mengikuti Rakor Inflasi bersama Kemendagri di Ruang Rapat Sekda Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (29/07/2025). FOTO/ ROLLY

Kabarnanggroe.com, Kota Jantho – Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah Aceh Besar siap menjaga stabilitas pasokan hingga menjaga harga bahan pokok di Pasar.

“Pemerintah Aceh Besar mendukung stabilitas ekonomi dengan strategi yang telah dicanangkan dan kita evaluasi secara mingguan. Kita siap menjaga stabilitas pasokan barang hingga menjaga harga bahan pokok di pasaran,” tutur Asiaten II Sekdakab Aceh Besar HM Ali S.Sos MSi didampingi unsur Forkopimda dan Kepala OPD.

Hal itu dikatakannya usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi secara virtual denganMenteri Dalam Negeri (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA,Ph.D, yang diwakili Sekjen Kemendagri RI Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si, Selasa (29/7/2025).

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat, untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional khususnya di tengah dinamika global dan tantangan domestik yang mempengaruhi harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen terhadap penanganan inflasi daerah dengan meminta TPID untuk terus melakukan terobosan. “Kita minta Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk dapat terus lakukan inovasi maupun terobosan sehingga kondisi harga dan ketersedian bahan pokok tidak terganggu,” ujar M Ali.

Dalam kesempatan tersebut, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional termasuk pengendalian inflasi melalui stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di pasar.

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan dapat mendorong investasi dan pertumbuhan sektor-sektor produktif sebagai bagian dari strategi menjaga laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Untuk diketahui, Kondisi inflasi provinsi pada Juni 10 provinsi tertinggi adalah Papua Selatan sampai Lampung dengan angka inflasi nasional sebesar 1,87%. Sementara bagi yang dibawah kotak hijau atau 10 provinsi terendah kami ucapkan terimakasih,” ucap Tomsi.

Pada sesi evaluasi, turut dibahas konstruksi dan komitmen Pemerintah Daerah dalam mensukseskan program membangun 3 juta rumah yang merupakan salah satu program strategis nasional untuk mengatasi tugas, pekerjaan, atau item yang belum selesai dan perlu ditangani oleh suatu tim (Backlog) Perumahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Deputi Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Stastiktik Puji Ismartini, dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa melihat historis 4 bulan terakhir pada bulan Juli biasanya dominan mengalami inflasi Juli 2024.

“Pada bulan juli 2021, 2022 dan 2023 komponen yang mengalami inflasi teretinggi adalah komponen bergejolak, sedangkan bulan juli 2024 komponen bergejolak mengalami deflasi,” terang Puji.(Sirat)

 

Exit mobile version