Kabarnanggroe.com, Jakarta — Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, menyatakan setuju dengan masukan dari anggota DPR untuk mencabut izin usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang melakukan kecurangan, seperti memanipulasi meteran dispenser BBM.
Nicke menyampaikan pendapatnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta pada Kamis kemarin. “Saya sepakat, kita cabut saja izinnya karena (kecurangan) ini tidak bisa kita tolerir, khususnya adalah untuk konsumen,” ujar Nicke.
Meskipun demikian, Nicke menegaskan bahwa aspek ketersediaan SPBU di daerah tersebut akan dipertimbangkan sebelum mencabut izin SPBU yang melakukan kecurangan. Menurutnya, harus ada SPBU pengganti di daerah yang terkena dampak.
“Kita harus memastikan bahwa ketersediaan (SPBU pengganti) di daerah tersebut harus ada. Sebelum adanya pengusaha yang baru menggantikan, tentu perlu ada temporary facility yang kami provide (sediakan),” jelas Nicke.
Nicke menambahkan bahwa tindakan tegas terhadap SPBU nakal memang diperlukan, namun Pertamina tetap harus memastikan keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM. “Kita juga harus menjaga, menjamin bahwa dengan adanya penutupan-penutupan tersebut tidak mengganggu distribusi kepada masyarakat,” kata Nicke.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag menemukan empat SPBU nakal yang melakukan kecurangan di meteran dispenser BBM menjelang musim mudik Lebaran 2024.
“Ada empat SPBU nakal yang kita temukan. Ada di Karawang, Bekasi, Bandung, dan Serang,” ungkap Mendag saat menyegel tiga dispenser SPBU di rest area KM 42 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Penyegelan dilakukan karena mendekati periode libur Lebaran 2024, di mana diperkirakan banyak masyarakat yang melakukan mudik dan akan mengisi BBM di SPBU. Mendag mengingatkan pemilik SPBU untuk tidak melakukan tindakan curang karena akan dilakukan pengecekan seluruh SPBU di Indonesia menjelang Lebaran.
