Kabarnanggroe.com, Kota Jantho – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar melalui Bappeda bekerja sama dengan Lembaga Kajian Emirates Development Research (EDR) memaparkan hasil kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Properti dan Pasar, di Aula Bappeda Kota Jantho, Selasa (28/11/2023).
Desiminasi yang bertujuan memaparkan potensi PAD ada sektor perumahan dan pasar tersebut diikuti oleh perwakilan organisasi perangkat daerah dalam lingkup kabupaten Aceh Besar.
Kepala Bappeda Aceh Besar Rahmawati SPd mengatakan 10 tahun terakhir PAD selalu di bawah target, walaupun target diturunkan, namun juga belum bisa dicapai. “Desiniminasi ini harus menjadi ruang pemikiran bersama, untuk melihat peluang sektor PAD yang mungkin bisa kita gali lebih maksimal,” ujarnya.
Ia mengungkapkan Bappeda telah desiminisai ke-4 hal berkaitan dengan pembangunan daerah dari beberapa kajian. Desiminasi terkait PAD hari ini sangat penting karena diproyeksikan bisa menjawab persoalan warning transfer fiskal di masa depan yang semakin minim. “Transfer Fiskal telah diwarning oleh pusat untuk tidak lagi menjadi sumber pembangunan daerah, sehingga perlu penajaman disektor PAD,” terang Rahma.
Bappeda ke depan harus memiliki dasar yang kuat baik data maupun kajian-kajian yang relevan, karena program pembangunan nantinya harus ada dasar dan indikator yang benar benar jelas. “Hari ini kita akan membahas secara lebih spesifik potensi PAD dari sektor properti dan pasar, sebagai potensi yang mungkin bisa menjadi tambahan PAD untuk kita gali lebih maksimal lagi,” ujarnya.
Tenaga Ahli Lembaga EDR dari Kampus Abulyatama Aceh Dr. Irwan Safwadi, M.Si memaparkan saat ini pengembangan perumahan sangat besar di daerah perbatasan dengan Ibukota dan kawasan Baitussalam. “Jumlah rumah mencapai 8.364 unit, paling banyak di Kecamatan Baituasalam dan paling rendah di Kecamatan Darussalam,” sebutnya.
Ia mengaku walaupun PBB nya rendah, namun potensi PAD dari perumahanan diproyeksi bisa mencapai 1,7 Milyar pertahun. “Untuk bisa melakukan pungutan PBB ini, tentu penting sekali dilakukan pendataan kembali secara berkala dan terupgrade disertai sosialisasi,” imbuhnya.
Sementara di sektor Pasar, potensi pendapatan diproyeksikan bisa mencapai 3,8 Milyar belum masuk sewa lapak, dari pendapatan saat ini yang hanya mencapai 2,6 Milyar pertahun.
Direktur EDR Usman M.Si mengatakan, ada beberapa potensi PAD yang belum bisa dimaksimalkan, karena beberapa terdapat persoalan yang mengakibatkan hilangnya potensi PAD. “Ada lapak dan Los yang belum bisa difungsikan karena rusak dan sebagainya, maka aset disini tidak berfungsi untuk menambah pendapatan, karena untuk memperbaiki atau rehab tidak dialokasikan dana,” katanya.
Berdasarkan informasi yang didapat dari lapangan, kata Usman, PBB dibuat hanya ada saat pengurusan IMB dan pihak desa juga tidak mendata dengan baik pembangunan yang terjadi dilingkungannya. “Maka untuk itu, penting sekali bersinergi dan koordinasi kembali jika ingin potensi PAD yang dimiliki dapat dikelola kembali dengan baik supaya Aceh Besar dapat mengambil peran dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki mulai sekarang,” ujar Usman.(WD/*)
