Kabarnanggroe.com, Indonesia memiliki keberagaman, mulai dari suku, agama dan budaya. Untuk itu, perlu adanya pembinaan warga dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis di tengah banyaknya perbedaan.
Problematika sosial warga sering kali muncul akibat perbedaan yang tidak dapat ditolerir, sebab setiap komponen masyarakat biasanya memiliki latar belakang berbeda, baik dari segi kepercayaan, kebudayaan, maupun daerah asal. Perbedaan ini sering menimbulkan konflik antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.
Konflik mengakibatkan saling adu kebenaran dan membenarkan pendapat pribadi, akibatnya memudarnya sikap saling menghormati dan menghargai sesama anggota masyarakat.
Demikian pula, dampak dari beraneka budaya, kebiasaan, dan perbedaan lainnya, mengharuskan negara mengembangkan prinsip Bhineka Tunggal Ika, sebagai sikap moderat, yang menjadi perekat dalam keberagaman.
Tim Penyusun Kementerian Agama RI dalam bukunya Tanya Jawab Moderasi Beragama (2019), menulis, seseorang yang moderat harus berada di tengah-tengah, tidak mengagung-agungkan agama tanpa menghiraukan akal, dan tidak pula hanya mengandalkan akal, sehingga mengabaikan agama.
Moderasi beragama bertujuan menengahi dan mengajak dua kutub ekstrim kembali bergerak ke tengah, kepada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Lalu, apakah toleransi bagian dari moderasi? “Toleransi adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dalam beragama,” tulis Muharam Marzuki dalam tulisannya Pembangunan Nasional (2022).
Jadi, seseorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas suatu ajaran (isme), tetapi ia tidak boleh menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengannya. Begitu juga, seseorang yang moderat, cenderung berpihak atas suatu ajaran, tetapi ia tidak akan memaksakannya berlaku untuk semua orang.
Menurut mantan Menteri Agama Luqman Hakim (2019), moderasi harus menjadi arus utama corak keberagaman masyarakat Indonesia.
Siapakah yang berperan dalam memberi pemahaman moderasi beragama ini? Pertama, di lingkungan pendidikan perlu adanya gerakan semua elemen pendidikan mulai dari menteri pendidikan, operator sekolah, dan tenaga pendidik secara perlahan membaca lagi tentang pemahaman makna moderasi.
Kedua, mengaktualisasikan moderasi beragama dalam konteks pendidikan, salah satunya dapat dilakukan dengan menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis laboratorium moderasi beragama. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga pendidikan pasantren, madrasah, sekolah, maupun lembaga non-formal dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kerukunan beragama.
Ketiga, masyarakat, perkumpulan, atau organisasi harus memiliki kesadaran, bahwa kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupan ini. Sebab, keberlangsungan timpal balik terjadi secara harmonis apabila satu sama lain mampu menjaga kerukunan dan membangun persaudaraan.
Selanjutnya, mengapa pemahaman moderasi beragama itu penting? Karena, moderasi beragama adalah bagian dari strategi bangsa dalam merawat Indonesia sebagai bangsa yang beragam agama dan budaya.
Sebenarnya, sejak awal para pendiri bangsa telah berhasil mewariskan satu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, serta budaya.
Karena itu dapat dipahami, Indonesia bukanlah negara agama, tetapi tidak juga memisahkan agama dengan kehidupan berbangsa dan negara. Dilihat dari sila pertama Pancasila yang menjadi ideologi negara, negara ini berketuhanan Yang Maha Esa, artinya setiap masyarakat berhak memeluk agama, mengamalkan, dan mengembangkan sesuai keyakinan masing-masing.
Itulah sesungguhnya jati diri Indonesia, negara yang agamis dengan karakternya yang santun, toleran, dan mampu berdialog dengan keberagaman etnis dan budaya. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi penting dan bagian dari strategi kebudayaan untuk merawat jati diri bangsa yang taat menjalankan ajaran agama ini.
