Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Aceh, memaparkan laporan Asset and Liability Committee (ALCO) Regional Aceh hasil rekapitulasi sejak awal tahun hingga Agustus 2023.
Pemaparan tersebut dilakukan oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Aceh Safuadi, dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh Izharul Haq, serta didampingi Kabid P2humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh Ridho Syafruddin, dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara Perwakilan Aceh, Banda Aceh, Rabu (27/09/2023).
Sesuai rekap laporan terkait APBN hingga Agustus 2023, realisasi pendapatan Negara mencapai Rp 1.821,9 triliun, dengan surplus APBN sebesar Rp 147,2 triliun. Terkait ekonomi global, PMI Manufaktur global masih di zona kontraksi, sementara PMI Manufaktur Indonesia tetap di zona ekspansi.
Kemudian, untuk harga komoditas masih fluktuatif, dengan penurunan harga gas alam dan batu bara, serta kenaikan harga minyak bumi. Namun, terkait inflasi domestik mengalami peningkatan dan menjadi 3,27% year on year (yoy).
“Peningkatan inflasi ini juga dipengaruhi oleh kenaikan harga beras,” papar Safuadi.
Terkait ekspor dan impor, tren penurunan ekspor dan impor berlanjut meski masih ada surplus neraca perdagangan. Namun untuk perkembangan ekspor Aceh mengalami kontraksi sebesar 5,82% secara mtm atau mencapai USD47,32 juta.
“Terkait impor naik 5,76%, dengan surplus neraca perdagangan USD36,12 juta,” ujar Kepala Perwakilan Kemenkeu Aceh itu.
Selain itu, dalam realisasi anggaran Pemilu Tahun 2023 mencapai 46,7% dari pagu. Untuk realisasi belanja APBD secara nasional, tumbuh 5,2% (yoy) didorong oleh peningkatan belanja modal. Sementara realisasi APBN Regional Aceh, terjadi defisit regional sebesar Rp 24,12 triliun, dengan pendapatan dari pajak dan kepabeanan meningkat.
Dalam pemberdayaan ekonomi gampong (desa), program BUMG di Aceh mencapai kesuksesan dalam sektor produktif seperti peternakan, perkebunan, dan lainnya. Terkait perkembang perealisasian KUR dan UMi di Aceh, mencapai Rp 2,98 triliun
Kemudian, terkait Pengelolaan Barang Milik Negara yang nilainya mencapai Rp 68,60 triliun dengan realisasi belanja pemeliharaan sebesar Rp 416,26 miliar. Untuk pengelolaan BMN Eks BRR NAD-Nias, terdapat permasalahan dalam pengelolaan aset yang tersisa.
“Permasalahan ini terkait saldo asset tak berwujud sebesar RP 379 M dalam proses penerapan akuntansinya, dan asset yang tersisa sulit untuk di identifikasi, baik itu karena kurangnya informasi, catatan, maupun lampaunya pengadaan atau penyerahan asset,” kata Safuadi.
Sementara itu, pada Kontribusi Layanan Piutang Negara dan Lelang pada penerimaan negara selain PNBP memberikan kontribusi terhadap PPh Pasal 25 dan BPHTB. Kemudian, dukungan Investasi Pemerintah dalam bentuk Proyek Strategis Nasional di Aceh mencapai Rp 2,01 triliun.
Lebih lanjut, Kementerian Keuangan Aceh memiliki program kerja seperti Kurasi UMKM, Lelang Expo, dan lainnya yang dapat memberikan dampak positif terhadap UMKM dan ekonomi daerah. Kemenkeu Aceh juga merekomendasikan, terkait pentingnya penguatan fungsi Trefa, pembahasan RPP Zakat, investasi dalam pelabuhan, dan penyelesaian efisien dalam pengelolaan BMN/aset ex-BRR. (WD)
