Kabarnanggroe.com, Bireuen – Dalam suasana kepanikan akibat keracunan massal usai menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Simpang Mamplam, Wakil Ketua II DPRK Bireuen, Muslem Abdullah, turun langsung ke lapangan dan mengawal proses pengobatan anak-anak yang keracunan, Jumat (27/2/2026) dini hari WIB.
“Bukan hanya mengawal, Wakil ketua Muslem juga memobilisasi sejumlah korban, termasuk dua balita asal Desa Meunasah Tambu, ke RSUD dr. Fauziah untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan”.
Keracunan yang terjadi pada Kamis (26/2/2026) itu diduga bermula setelah ratusan anak di sejumlah desa dalam wilayah Kecamatan Simpang Mamplam, mulai dari balita, siswa TK, SD hingga SMP yang mengonsumsi MBG. Tak lama setelahnya, para korban mengalami gejala mual, muntah, dan lemas secara hampir bersamaan.
Sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama dilaporkan kewalahan. Puskesmas Simpang Mamplam, Samalanga, Pandrah hingga Jeunib dipenuhi pasien dalam waktu hampir bersamaan. Karena kapasitas terbatas, beberapa pasien harus segera dirujuk ke rumah sakit kabupaten.
Disela-sela pengawalan tersebut, Parlemen Bireuen dari Fraksi Partai Aceh (PA) tersebut, mengatakan keselamatan anak-anak harus ditempatkan di atas segala kepentingan lain.
Semua kita prihatin atas kejadian keracunan MBG, akan tetapi dan yang terpenting saat ini adalah memastikan seluruh pasien, terutama anak-anak, mendapatkan penanganan medis terbaik dan cepat.
Siaran Pers Sekretariat DPRK Bireuen, yang diterima awak media, Jumat pagi menyebutkan situasi darurat seperti sekarang harus direspons secara cepat, bukan sekadar pernyataan dan memilih hadir langsung di lapangan untuk memastikan proses rujukan berjalan tanpa hambatan administratif maupun teknis, pinta Wakil Ketua yang terlihat akrab dengan semua kalangan dimaksud.
Sementara itu, terkait dugaan penyebab keracunan massal MBG di Simpang Mamplam, Muslem Abdullah meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyediaan dan distribusi makanan.
Tak ada coba-coba dan berspekulasi, akan tetapi pengawasan harus diperketat dan evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap sistem penyediaan makanan.
Jika ada kekurangan atau kelalaian, tentu harus segera diperbaiki agar kejadian seperti ini tidak terulang,” tukasnya.
Serta otoritas kesehatan diharapkan segera menyampaikan informasi transparan untuk mencegah keresahan meluas, tutupnya.(Mar)
