Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Wilayah Aceh mengadakan Pelantikan Pengurus DPW IAEI dan Komisariat, yang diboboti dengan Kuliah Umum dan Workshop Penyelarasan Kurikulum Ekonomi Syariah di Hotel Kyriad Muraya Banda Aceh, Sabtu (26/11/2022).
Menurut Ketua Panitia Pelaksana, Jalaluddin, MA, AWP, kegiatan ini merupakan bagian dari roadshow workshop series DPW IAEI Aceh yang dihadiri 100 peserta dari komisariat seluruh Aceh. Dengan ini diharapkan memperkuat konstribusi Aceh sebagai daerah modal dan model dalam pengembangan ekonomi Islam.
Dia menambahkan, rangkaian acara dimulai dengan pelantikan pengurus baru IAEI Aceh dan 16 komisariat, dilanjutkan Kuliah Umum oleh Prof Dr Nurul Huda dan diakhiri Workshop Penyelarasan Kurikulum Ekonomi Syariah dengan presentasi tiga pemateri masing-masing oleh Sudarmawan Samidi, Lc, MMgt, Dr Deddy Nofendy, MAg dan Prof Dr M Shabri Abd Majid, MEc.
Menurut dia, Workshop Penyelarasan Kurikulum Ekonomi Syariah ini menjadi wadah bagi praktisi, akademisi, dan swasta memberi masukan, sehingga perguruan tinggi mampu menyalaraskan kurikulum dan menghasilkan lulusan yang mampu mengatasi isu-isu ekonomi syariah dalam masyarakat.
Ketua IAEI Aceh Prof Dr Nazaruddin A Wahid mengatakan, IAEI Aceh berkomitmen mengembangkan dan mensosialisasikan ekononi Islam di Aceh. Ada tiga persoalan penting di Aceh, pertama, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah. Kedua, SDM ekonomi Islam yang belum mumpuni.
“Ketiga, belum selarasnya kurikulum ekonomi Islam di perguruan tinggi, sehingga diperkukan diskusi untuk menemukan jawaban terhadap persoalan tersebut,” tegasnya.
Ketua Bidang Pengembangan SDM Kependidikan DPP IAEI Prof Dr Nurul Huda dalam Kuliah Umum dengan tema Ekonomi dan Keuangan Syariah dari Aceh untuk Indonesia mengharapkan, Aceh menjadi role model bagi daerah lain dalam menerapkan strategi master plan ekonomi syariah, yang meliputi halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan fatwa dan regulasi.
Menurut Nurul Huda, beberapa tantangan harus dihadapi misalnya dengan adanya Qanun LKS di Aceh berdampak negatif jika tidak dikelola dengan baik, seperti kurangnya semangat persaingan usaha antar perbankan syariah. “Karena itu, qanun harus menjadi poin positif bagi LKS, yaitu harus semakin banyak pula lembaga keuangan syariah yang diiringi perbaikan dan inovasi produk,” ujarnya.
Sementara pemateri Workshop Penyelarasan Kurikulum Ekonomi Syariah Sudarmawan Samidi, Lc, MMgt menjelaskan, tren global dunia bisnis dan kebutuhan profesi industri jasa keuangan terus berubah.
“Profil talenta masa depan di sektor ekonomi dan keuangan syariah, diantaranya memiliki transferable skill yang umumnya diperoleh dari pengalaman beragam pekerjaan dan aktivitas organisasi yang umumnya berasal dari pendidikan dan pengalaman,” ujar utusan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini.
“Lulusan ekonomi syariah harus memiliki keunikan diri, untuk itu perguruan tinggi diharapkan mampu mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, unggul, dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor ekonomi dan keuangan syariah,” katanya.
Pemateri lainnya, perwakilan Bank Aceh Syariah Dr Deddy Nofendy, MAg menjelaskan, lulusan ekonomi syariah di Aceh saat ini tidak langsung terhubung dengan industri keuangan syariah. Mereka masih harus belajar memahami tujuan atau fungsi mata kuliah bagi dunia kerja. Dia memberi solusi, perguruan tinggi perlu menambah mata kuliah yang berkaitan dengan isu-isu di lembaga keuangan syariah.
“Beberapa isu penting yang harus dikuasai seperti compliance, manajemen risiko, dan product development. Isu lainnya tentang audit, manajemen sistem informasi, soft skill, dan magang. Semuan ini memberi pengalaman praktis dan pelibatan industri dalam menyusun kurikulum,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum DPW IAEI Aceh Prof Dr M Shabri Abd Majid, MEc dalam paparannya menguraikan, kurikulum yang didesain haruslah melahirkan alumni yang bisa mewarnai industri syariah dan mampu mengubah operasional bank syariah yang benar-benar sesuai dengan syariah.
Dia menganggap penting penyelarasan kurikulum, sehingga perguruan tinggi dapat melahirkan alumni yang paham ekonomi syariah dengan benar. Dia menegaskan, idealnya dosen memahami ekonomi konvensional sekaligus memahami ekonomi syariah sampai ke tingkat dasar. (Sayed M. Husen)
