Kabarnanggroe.com, Sigli – Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail menyambut bahwa tidak terjadinya terkait polemik situs rumoh geudong dalam beberapa hari ini yang disorot oleh banyak pihak kalangan lembaga swadaya masyarakat.
Kebijakan Pemerintah kabupaten Pidie jangan dianggap telah menghapuskan sisa-sisa rumoh yang terletak di Geudong, Gampong Bili, Aron, Kecamatan Geulumpang Tiga, Kabupaten Pidie.
Ketua DPRK Pidie Mahfuddin Ismail, mengatakan, pihaknya mengharapkan Pemkab Pidie di bawah kendali Penjabat Bupati Sekarang wajib membuka diri untuk melibatkan berbagai pihak, agar situs dan peristiwa ini tidak membuat polemik.
“Bek meutajo-tajo”, jangan tergepoh gepoh), “Pemkab Pidie memikirkan bagaimana Strategi jitu dalam rangka menyambut kedatangan Presiden dengan lancar dan sukses, selain di hadiri oleh Presiden jokowi, juga akan di ikut sertakan 19 lembaga negara serta Dubes 21 negara sahabat termasuk dubes Amerika dan Uni Eropa,” kata ketua DPRK Pidie
Baik dari tokoh/pemerhati aceh, LSM lokal, LSM nasional terutama dari pemerhati HAM maupun dari mantan ketua KomnasHAM sendiri.
Lanjut Ketua DPRK kedatangan Presiden jokowi niat baik menyelesaikan pelanggaran HAM Berat terkhusus di Aceh wajib kita dukung, tetapi pola dan prosesnya jangan serba top down, di khawatirkan nanti akan melahirkan luka baru di benak publik Aceh.
Kemudian menyebutkan, dalam beberapa pertemuan panitia Kick Off sendiri tidak pernah menyinggung terhadap penghancuran sisa – sisa bangunan rumoh Geudong, hanya membicarakan bagaimana menyukseskan kedatangan Presiden ke rumoh Geudong dalam rangka kick off penyelesaian Pelanggaran HAM Berat non-yudisial tersebut.
“Persoalan pendataan korban harus benar-benar menjadi perhatian dari Pemkab Pidie, dalam memberikan kenyamanan dan keadilan kepada semua korban Rumoh Geudong, sehingga rekonsiliasi tidak dikotori dengan tindakan yang membuat publik marah.
Masih ada kerja – kerja lain yang lebih penting Pemda Pidie kerjakan. Yaitu Misalnya mendata dan mensinkronisasikan data korban rumoh Geudong.
Ketua DPRK mengatakan, bahwa dalam forum rapat beberapa kali dihadir, bahkan pernah juga sudah menyampaikan masih sangat banyak mungkin ratusan korban rumoh Geudong yang belum terdata bukan hanya data 52 Korban saja.
“Jika untuk menghindari persoalan di kemudian hari kami menyampaikan agar Pemkab pidie membuka Posko pengaduan korban maupun keluarga korban rumoh Geudong yang belum terdata,” ujarnya.
Lanjutnya bahkan pengakuan langsung Sesmenkopolhukam di depan beberapa korban rumoh geudong sewaktu kunker beliau kemarin ke lokasi rumoh geudong, beliau mengakui bahwa semua korban rumoh geudong akan di data ulang sampai batas waktu Desember 2023, namun pola dan mekanisme kita belum tau.
“Jadi tugas ini harus benar – benar menjadi atensi dari Pemkab pidie bagaimana memberikan kenyaman dan keadilan kepada semua korban rumoh geudong, tentu demi rekonsiliasi tidak di kotori dengan tindakan yang membuat publik marah,” pungkasnya.
Kemudian ketua DPRK Pidie menyarankan Pemda dalam hal ini Pj Bupati Pidie, Tidak melihat sesuatu dengan kacamata sepihak. Beliau harus lebih arif melihat ini sebagai bagian kontrol publik atas kinerjanya. Seharusnya persoalan ini terlebih dahulu di sampaikan ke korban agar tidak terjadi miss komunikasi nantinya.
Ketua DPRK menekankan dalam persoalan data korban, persoalan ini sangat sensitif, maka di beberapa kali rapat saya sampaikan. Tapi sampai saat ini belum ada posko dan mekanisme pelaporannya bagaimana? Apa mungkin akan di data kembali secara komprehensif setelah kedatangan Presiden nantinya? Itu belum ada informasi dan Tehniknya bagaimana.
Terhadap persoalan data yang belum terakomodir, ini menjadi perhatian kami. Kami tak ingin saat Presiden jokowi datang dengan niat tulus. Hasilkan akan menimbulkan masalah baru Atau akan timbul protes masyarakat korban rumoh geudong yang belum terdata, yang tentu akan membuat ketidaknyamanan Presiden itu sendiri. Maka pemkab pidie Harus sensitif terkait.(**)
