Kabarnanggroe.com, Banda Aceh — Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) FKIP Universitas Syiah Kuala (USK), Rivaldi, mengecam keras rencana pengadaan mobil dinas Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang menelan anggaran hingga Rp20 miliar. Kebijakan tersebut dinilai tidak sensitif dan mencederai rasa keadilan sosial di tengah kondisi Aceh yang masih dilanda bencana serta penderitaan masyarakat.
Menurut Rivaldi, rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut merupakan tamparan bagi nurani publik. Di saat banyak warga Aceh kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga akibat bencana, pemerintah justru dinilai lebih mengutamakan kenyamanan elite dengan fasilitas mewah.
“Ini bukan sekadar persoalan administrasi anggaran, tetapi soal moral dan keberpihakan. Ketika rakyat Aceh bertahan hidup dari bantuan seadanya, pejabat justru merancang pengadaan mobil dinas bernilai puluhan miliar. Ini potret nyata ketidakpekaan pemerintah terhadap penderitaan rakyatnya sendiri,” tegas Rivaldi, beberapa waktu lalu.
Ia menilai anggaran sebesar itu seharusnya dapat dialihkan untuk penanganan bencana, rehabilitasi rumah warga, pemulihan ekonomi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan dasar para korban. Jika dikelola dengan tepat, dana tersebut diyakini mampu membantu ribuan warga terdampak keluar dari kondisi sulit.
“Yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat diminta bersabar, sementara kekuasaan terkesan berpesta di atas penderitaan,” ujarnya.
Rivaldi juga menyoroti momentum munculnya kebijakan tersebut yang bertepatan dengan menjelang bulan suci Ramadan, di mana kebutuhan masyarakat meningkat dan korban bencana seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.
“Alih-alih menunjukkan empati dan keberpihakan, kebijakan ini justru menampilkan wajah kekuasaan yang dingin dan jauh dari rasa keadilan sosial,” katanya.
Ia menegaskan, jika pengadaan mobil dinas tersebut tetap dipaksakan, maka hal itu menunjukkan hilangnya rasa malu dan tanggung jawab moral pemerintah terhadap rakyat.
“Negara gagal hadir di saat rakyat paling membutuhkan. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan dan amanat keadilan sosial,” lanjutnya.
Atas dasar itu, HMI FKIP USK mendesak Pemerintah Aceh untuk segera mengevaluasi dan membatalkan rencana pengadaan mobil dinas BRA, serta mengalihkan anggaran tersebut secara transparan dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat terdampak bencana.
“Pemerintah seharusnya hadir sebagai pelindung dan penolong rakyat, bukan justru melukai rasa keadilan di tengah duka yang belum kering,” tutup Rivaldi.(Hadi)
