Kabarnanggroe.com, Kota Jantho – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar menggelar rapat Paripurna Masa Persidangan ke-1 Tahun Sidang 2024-2025 dengan agenda penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar Tahun Anggaran 2025 di ruang paripurna DPRK Aceh Besar, Kota Jantho, Selasa (22/10/2024).
Pada kesempatan itu, Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti AMd menegaskan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar tahun 2025 akan difokuskan pada peningkatan ekonomi masyarakat, infrastruktur, sumber daya manusia, dan tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025.
Muchti menjelaskan, DPRK melalui Badan Anggaran akan memastikan belanja daerah diprioritaskan untuk layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Belanja daerah harus berbasis kinerja, dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah secara rasional,” ujarnya.
Abdul Muchti juga menekankan pentingnya menyelaraskan APBK 2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bupati terpilih pasca Pilkada serentak 2024, mengingat 2025 adalah tahun transisi pemerintahan.
“Kami harap pembahasan KUA-PPAS 2025 berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan, dengan dukungan penuh dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mempersiapkan seluruh dokumen pendukung,” ucapnya.
Sementara itu, Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto SSTP MM menyampaikan, empat prioritas utama dalam rencana pembangunan Aceh Besar tahun 2025, yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Ia menekankan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi yang akan berkontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan di wilayah Aceh Besar.
“Kita fokus pada pertumbuhan ekonomi agar bisa menurunkan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi isu utama di Aceh Besar,” jelasnya.
Iswanto juga menargetkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. Langkah ini dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, memperkuat infrastruktur pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Ia menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan yang berkelanjutan.
“Infrastruktur yang kita bangun harus terintegrasi dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” kata Iswanto.
Lebih lanjut, Pj Bupati menyebutkan, prioritas lainnya yakni memperkuat reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan memperkuat keistimewaan Aceh sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Iswanto menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Dalam kebijakan ekonomi Aceh Besar tahun 2025, Iswanto menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,30%. Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga 74,48%, penurunan tingkat kemiskinan hingga 12,55%, serta optimalisasi kebijakan fiskal dengan fokus pada peningkatan belanja produktif dan pendapatan daerah juga menjadi bagian dari prioritas pembangunan.
“Kita juga harus memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan daerah dengan kebijakan fiskal nasional, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi perpajakan daerah,” tandasnya.
Menurut Iswanto, empat prioritas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Empat prioritas pembangunan ini adalah langkah strategis untuk menghadapi tantangan pembangunan di Aceh Besar, termasuk kemiskinan ekstrem dan kualitas sumber daya manusia,” pungkasnya.
Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Aceh Besar dan para staf ahli, asisten, Kepala OPD, Camat dalam lingkup Pemkab Aceh Besar.(WD)
