Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Abdul Rafur, menyebut mutasi pejabat yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota H Bakri Siddiq, SE, MSi, merupakan langkah tepat sebagai upaya penyegaran untuk mendapatkan pemerintahan yang lebih produktif.
Anggota Komisi III DPRK Banda Aceh sangat mendukung mutasi pejabat tersebut, karena selama ini politisi NasDem tersebut menilai kinerja dinas tidak kelihatan inovasinya, gagasannya dan sepak terjang yang dilakukan di setiap dinas masing-masing.
“Jadi maka itu wajib semua dinas dirotasi dan itu semua hak prerogatif Pj Wali Kota Banda Aceh. Kan ya tujuan walikota itu baik beliau cari kadis yang bisa kerja sama dengannya,” ucap Abdul Rafur.
Politisi NasDem Banda Aceh menambahkan, Pj Wali Kota tersebut merupakan pekerja keras yang mengedepankan etos kerja bukan karena kedekatan personal, atau baik didepan dan menusuk dari belakang.
“Karena model Pj itu tidak menginginkan pejabat yang menjilat, karena pak Bakri itu orang kerja jadi mau cari kepala dinas juga yang bisa kerja,” ungkap Rafur.
Tidak hanya itu tentu saja Pj Wali Kota Banda Aceh harus menjaring pejabat yang bisa seirama dengan Pj Wali Kota karena selama ini menurutnya sebagian pejabat dinas itu masih berkiblat kepada Wali Kota sebelumnya.
“Jadi siapapun tidak bisa intervensi hak Pj mau mutasi kepala dinas atau kepala bidang dan saya sangat mendukung niat baik Pj untuk perbaikan manajemen Kota Banda Aceh,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi III DPRK Banda Aceh Abdul Rafur, menyampaikan bahwa ada anggota DPRK Banda Aceh dalam beritanya di media online, mengingatkan PJ Wali Kota Banda Aceh untuk segera melunasi utang-utang Pemko Banda Aceh anggaran tahun 2022.
Padahal utang tersebut terjadi saat Wali Kota Banda Aceh sebelumnya separtai dengan anggota dewan menyampaikan tersebut. “Seharunya sejak dulu masih Wali Kota sebelum Pj semua kita mengingatkan Pemko ada utang, tapi saat itu diam-diam aja,” ujarnya.
Untuk itu, Anggota DPRK Banda Aceh menegaskan, seharusnya yang di kritik itu masa kepemimpinan Wali Kota awal karena telah meninggalkan hutang dan saat ini Pj sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mengurangi hutang.
“Alhamdulillah dari 169 milyar rupiah sudah menjadi 70 milyar rupiah lebih kurang itu sebenarnya sudah prestasi yang patut diapresiasi untuk Pak Pj Wali Kota Banda Aceh sekarang,” pungkasnya. (Adv)
