Kabarnanggroe.com, Kota Jantho – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM bersama Sekda Aceh Besar Drs Sulaimi MSI serta unsur Forkopimda, dan para kepala OPD mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan melalui zoom meeting berlangsung di Ruangan Kerja Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin(17/04/2023).
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) secara virtual tentang pengendalian inflasi daerah tahun 2023.
Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto SSTP MM, dan Sekda Aceh Besar Drs Sulaimi MSI, beserta Forkopimda Aceh Besar dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab mengikuti Rakor yang dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh kepala daerah seluruh Indonesia.
Pada Rakor tersebut, Mendagri menekankan pentingnya meningkatkan fasilitas dan jasa kesehatan masyarakat di seluruh wilayah tanah air. Distribusi dan inflasi di bulan Maret 2023 yang bertepatan dengan awal bulan Ramadhan sampai menjelang berakhirnya Ramadhan 1444 H relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu di sisi lain Kemendagri terus mengingatkan Pemerintah daerah perlu waspada terhadap kenaikan harga beberapa komoditas yang mungkin terdampak tingginya permintaan menjelang lebaran seperti tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam ras, bawang merah dan telur ayam ras.
Sementata dalam Rakor itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappenas, Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM, menjelaskan jika perlunya penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022.
“Salah satunya penyaluran untuk antisipasi, mitigasi dan pelaksanaan stabilisasi harga. Mengatasi masalah pangan, pemberian bantuan pangan, kerjasama internasional, bantuan pangan luar negeri dan keperluan lainnya sesuai ketetapan pemerintah,” sebut I Gusti Ketut Astawa.
Menurut I Gusti, ada beberapa hal yang perlu dilakukan Pemda dalam mengendalikan inflasi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“Upaya dimaksud seperti pemantauan pasokan dan harga pangan dilapangan, pelaksanaan gerakan pangan murah serta dukungan pemda kepada perum Bulog dalam penyerapan gabah atau beras saat panen raya,” pungkasnya.(Mursal)
