Kabarnanggroe.com, Jakarta – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan polemik empat pulau milik Provinsi Aceh harus menjadi pembelajaran pemerintah pusat.
Menurutnya, kasus pemindahan empat pulau ke Sumut ini menjadi yang pertama sejak Aceh setuju berdamai dengan pemerintah Indonesia pada tahun 2005 melalui Perjanjian Helsinki.
Dikutip dari CNN, dalam catatan kesepahaman itu, pemerintah Indonesia mewajibkan melakukan audiensi dalam setiap kali pengambilan keputusan terkait Aceh. Namun, kata JK, hal itu tidak dilakukan saat memutuskan empat pulau Aceh masuk wilayah Sumut.
“Karena di situ jelas apabila ingin mengambil, pemerintah ingin membuat keputusan atau apa tentang yang berhubungan dengan Aceh, harus dengan sepengetahuan dan konsultasi dan persetujuan dari pemerintah Aceh. Nah, ini tidak dilakukan,” kata JK di kediamannya, Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Sementara itu Wali Nanggroe Aceh ke-9, Malik Mahmud Al‑Haythar mengungkap potensi ketegangan di tengah masyarakatnya dan pemerintah tak mengembalikan empat pulau ke Aceh.
Empat pulau yang dimaksud yakni, Pulau Panjang, Pulau Lipan, Mangkir Gadang, dan Mangkir Ketek.
Menurut Wali Nanggroe, bukan tidak mungkin perang suku bisa pecah antara Masyarakat Sumatera Utara dan Aceh. Menurut dia, jika hal itu terjadi, masalahnya akan sulit diatasi.
“Dan kalau terjadi, itu sulit sekali kita akan menyelesaikannya. Karena mati efek. Seperti tadi saya bilang, ini akan jadi perang suku antara Sumatera Utara dan Aceh. Ini akan pecah belah Indonesia ini kan,” kata Malik Mahmud saat berkunjung ke kediaman JK.
Namun, Malik Mahmud mengaku bersyukur atas keputusan pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto yang telah mengembalikan empat pulau tersebut. Menurut dia, Presiden telah mengambil keputusan yang bijaksana.
“Saya cukup senang sekali karena penyelesaiannya sudah terselesaikan. Dan ini suatu keputusan yang bijaksana,” katanya.(Muh/*)
