Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar rapat konsolidasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Aceh. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala BGN RI Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol. (P) Sony Sonjaya, di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Sabtu (17/1/2026).
Pada kesempatan itu, Sony Sonjaya menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan anak sekolah. Program ini dinilai berperan penting dalam menekan angka stunting dan malnutrisi, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
“BGN berkomitmen terus meningkatkan asupan gizi masyarakat sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar Sony Sonjaya.
Selain aspek kesehatan, Sony menekankan bahwa Program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Menurutnya, pelibatan UMKM, petani, dan peternak lokal sebagai pemasok bahan baku makanan harus terus diperkuat agar program ini mampu menggerakkan perekonomian daerah.
Ia mengungkapkan, hingga Sabtu (17/1/2026), jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terverifikasi dan beroperasi secara nasional mencapai 20.880 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 553 SPPG berada di Provinsi Aceh dan tersebar di 23 kabupaten/kota.
“Alhamdulillah, saat ini di Aceh sudah terdapat 553 SPPG. Secara nasional, jumlah SPPG yang terverifikasi dan operasional telah mencapai 20.880 unit,” katanya.
Berdasarkan data sementara, lanjut Sony, penerima manfaat Program MBG di Aceh mencapai lebih dari 1,7 juta orang setiap hari. Dengan asumsi indeks biaya Rp10.000 per porsi, maka anggaran yang dikucurkan pemerintah untuk Aceh mencapai sekitar Rp17,17 miliar per hari.
Seiring besarnya anggaran tersebut, Sony mengingatkan Satgas MBG Aceh agar tidak bergantung pada pasokan bahan pangan dari luar daerah. Ia meminta penguatan rantai pasok lokal agar anggaran negara yang digelontorkan benar-benar memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat Aceh.
“Saya ambil contoh, jika menu hari ini telur di Kabupaten Pidie, berarti dibutuhkan ribuan butir telur. Pertanyaannya, telur itu berasal dari mana? Inilah yang harus kita pastikan, agar kebutuhan dipenuhi dari potensi lokal,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah menyampaikan apresiasi kepada BGN atas konsistensi dalam menjalankan Program MBG, termasuk melalui konsolidasi lintas sektor yang dilakukan secara intensif.
“Kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan Program MBG ini. Program ini memberikan banyak manfaat, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penguatan UKM dan UMKM. Tentu program ini harus kita dukung bersama agar berjalan sesuai harapan,” sebut Kapolda Aceh.
Rapat konsolidasi tersebut turut dihadiri oleh Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, Kepala BGN Regional Aceh Program MBG Mustafa Kamal, serta jajaran Satuan Tugas (Satgas) MBG Aceh.(Hadi)
