Tiga Hacker Iran Dijerat Hukum di Amerika Serikat

kabarnanggroe.com, Amerika Serikat — Tiga hacker warga negara Iran didakwa memeras ratusan ribu dolar dari berbagai organisasi di Amerika Serikat, Eropa, Iran dan Israel dengan meretas sistem komputer mereka, kata pejabat Amerika Serikat, Rabu (14/9/2022).

Target lainnya termasuk organisasi pemerintah lokal AS, utilitas regional di negara bagian Mississippi dan Indiana, firma akuntansi dan asosiasi pengacara negara bagian, menurut dakwaan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS, lapor Reuters.

Sementara dakwaan pidana itu tidak mengatakan apakah para peretas tersebut diduga bekerja untuk pemerintah Iran, sebuah pernyataan terpisah Departemen Keuangan AS mengatakan mereka berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Iran.

Seorang pejabat senior Departemen Kehakiman AS mengatakan pemerintah Iran tidak melarang warganya untuk melakukan peretasan, selama itu menarget sasaran di luar negeri.

Para terdakwa yang bernama Mansour Ahmadi, Ahmad Khatibi dan Amir Hossein Nikaein adalah warga negara Iran yang memiliki atau dipekerjakan oleh perusahaan teknologi swasta di negara tersebut.

Departemen Keuangan AS juga memberlakukan sanksi terhadap tiga warga Iran tersebut serta beberapa individu lain dan dua organisasi yang mereka katakan sebagai bagian dari aktivitas siber dan ransomware Teheran yang “berbahaya”.

Para tersangka peretas itu sulit ditangkap, karena mereka diyakini hidup bebas di Iran. Namun, aparat AS mengatakan tuduhan itu akan mempersulit mereka untuk bepergian atau mencari pekerjaan di luar negeri, yang merupakan cita-cita kebanyakan orang Iran yang berpendidikan.

Menurut dakwaan, ketiga pria Iran itu menyusup ke dalam sistem komputer berbagai organisasi bisnis dan pemerintah AS antara Oktober 2020 dan Agustus 2022, mengenkripsi data mereka dan meminta tebusan bitcoin hingga ratusan ribu dolar.

Sebagian korban, termasuk organisasi tempat penampungan korban kekerasan dalam rumah tangga, memilih untuk membayar uang tebusan untuk memulihkan data mereka.

Pada bulan Juni tahun lalu, Departemen Kehakiman AS mengatakan mereka memprioritaskan investigasi ransomware seperti kasus terorisme. Pasalnya, serangan hacker sudah menimbulkan gangguan pada kepentingan publik seperti peretasan yang terjadi atas sebuah perusahaan jalur pipa AS yang menyebabkan kekurangan pasokan gas di wilayah pesisir timur AS.(Hidcom/*)

Exit mobile version