Kabarnanggroe.com, Sigli – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie dalam rangka mematangkan rencana pelaksanaan layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Pidie pada Tahun Anggaran 2025, di Kantor Bupati Pidie, Senin (14/4/2025).
Rombongan dari Kantor Imigrasi Banda Aceh dipimpin langsung oleh Kepala Kantor, Gindo Ginting, didampingi oleh sejumlah pejabat struktural dan staf. Kehadiran mereka disambut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pidie, Effendi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, Samsul Azhar.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara mendalam berbagai aspek teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendukung hadirnya layanan keimigrasian di MPP Pidie. Salah satu kendala yang disoroti adalah keterbatasan fasilitas yang masih dalam tahap penyesuaian akibat efisiensi anggaran.
“Kami menyambut baik rencana layanan keimigrasian hadir di MPP Pidie. Ini akan sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan imigrasi dengan lebih mudah. Namun memang, beberapa fasilitas saat ini masih terbatas karena efisiensi anggaran. Kami sedang berupaya agar penyesuaian ini dapat segera dituntaskan,” ujar Effendi.
Senada itu, Sekda Kabupaten Pidie, Samsul Azhar, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendorong percepatan penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian di MPP melalui revisi anggaran.
“Revisi anggaran akan segera kami lakukan agar penyediaan fasilitas layanan imigrasi bisa dipercepat. Harapannya, layanan ini dapat mulai berjalan sesuai target, yakni pada trimester ketiga tahun 2025,” jelas Samsul Azhar.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, mengapresiasi komitmen dari Pemkab Pidie dan menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendukung pelaksanaan layanan keimigrasian di MPP, baik secara langsung maupun melalui skema alternatif.
“Kami sangat mengapresiasi semangat kolaboratif dari Pemkab Pidie. Kantor Imigrasi Banda Aceh siap mendukung penuh upaya ini. Sambil menunggu kesiapan fasilitas di MPP, kami tetap membuka layanan melalui program Eazy Passport yang dapat dimanfaatkan oleh instansi atau lembaga di wilayah kerja kami. Cukup dengan mengirimkan surat permohonan ke Kantor Imigrasi, dan kami akan menjadwalkan pelaksanaan pengambilan data biometrik secara mobile,” terang Gindo Ginting.
Koordinasi tersebut menjadi langkah awal yang penting dalam membangun sinergi antara instansi pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam hal pelayanan keimigrasian yang lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat Pidie.(Wahyu/*)
