Kabarnanggroe.com, Kota Jantho — Bupati Aceh Besar diwakili Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Besar Bidang Administrasi Umum, Abdullah, S.Sos., secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Blang Bintang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Besar Tahun 2027, di Gedung UDKP Kecamatan Blang Bintang, Rabu (11/2/2026).
Dalam arahannya, Abdullah menegaskan bahwa Musrenbang merupakan momentum strategis untuk menyatukan visi dan menyusun program prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Pada hari yang berbahagia ini, tujuan kita satu, yakni merencanakan pembangunan tahun 2027 dengan usulan yang benar-benar prioritas dan sesuai kebutuhan wilayah masing-masing,” ujar Abdullah.
Ia mengingatkan pesan Bupati Aceh Besar saat pembukaan Musrenbang perdana di Darul Imarah, agar seluruh masyarakat mengusulkan program yang konkret dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan.
Menurutnya, sebelum sampai ke tingkat kecamatan, para keuchik bersama tokoh masyarakat dan pendamping desa tentu telah melakukan musyawarah di tingkat gampong. Karena itu, forum Musrenbang kecamatan menjadi wadah penyaringan usulan prioritas untuk dibawa ke tingkat kabupaten.
“Jangan sampai usulan dari gampong tidak terhubung dengan program prioritas OPD di kabupaten. Akibatnya tidak bisa ditindaklanjuti. Kuncinya ada pada komunikasi dan koordinasi,” tegasnya.
Abdullah juga memaparkan bahwa prioritas pembangunan Aceh Besar tahun 2027 mencakup penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia mendorong agar kecamatan tidak hanya mengandalkan APBK, tetapi juga aktif berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mengakses sumber pendanaan dari APBA maupun APBN.
“Banyak peluang yang bisa kita jemput. Untuk program skala besar, proposal harus disusun dengan baik, lengkap dengan RAB dan desain teknis. Manfaatkan potensi generasi muda kita yang memiliki latar belakang teknik untuk membantu menyusun perencanaan yang matang,” katanya.
Secara khusus, Abdullah menyinggung kebutuhan sektor pertanian di Blang Bintang, terutama persoalan irigasi dan ketersediaan air. Ia berharap program besar yang bernilai signifikan dapat diajukan ke tingkat pusat agar persoalan mendasar tersebut dapat teratasi secara komprehensif.
Sebagai kecamatan penyangga ibu kota provinsi sekaligus pintu gerbang internasional Aceh karena keberadaan bandara, Blang Bintang dinilai memiliki posisi strategis. Karena itu, pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik harus mendapat perhatian serius.
“Kecamatan Blang Bintang ini wajah Aceh. Begitu orang turun dari pesawat, yang dilihat pertama adalah wilayah ini,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRK Aceh Besar Dapil V, Fahrizal, A.Md., menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan kesempatan penting untuk merencanakan pembangunan secara maksimal sejak awal tahun.
Ia mengakui kondisi keuangan pemerintah secara nasional saat ini cukup menantang, namun anggaran yang terbatas harus tetap dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Fahrizal mencontohkan sejumlah gampong di Blang Bintang yang telah memiliki Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Gampong (PAD). Ia berharap praktik baik tersebut dapat diikuti gampong lainnya.
“Apabila usulan sudah masuk dalam SIPD, tentu akan kita perjuangkan agar bisa terealisasi pada tahun 2027,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Blang Bintang sesuai kewenangan dan kemampuan yang dimiliki di DPRK.
Dalam laporannya, Camat Blang Bintang, Subhan, SE, MM, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan tahapan akhir di tingkat kecamatan setelah sebelumnya dilaksanakan rapat dusun dan Musyawarah Desa (Musdes) di 26 gampong.
Ia menyebutkan, persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat adalah sektor pertanian, khususnya saluran irigasi, pintu air, serta ancaman banjir musiman yang kerap terjadi pada Oktober hingga Desember.
“Tahun lalu ada jembatan yang terangkat akibat saluran tersumbat. Pintu air di Tepin Batee juga hingga kini belum tersentuh perbaikan. Ini menjadi persoalan krusial yang perlu kita perhatikan bersama,” ungkap Subhan.
Selain itu, pihaknya bersama Forum Keuchik dan Imum Mukim juga telah mengusulkan pembukaan layanan kas bank konvensional di Blang Bintang, mengingat pesatnya pertumbuhan ekonomi serta posisi wilayah sebagai pintu masuk Aceh.
“Selama ini masyarakat harus bertransaksi ke Kuta Baro atau Ingin Jaya. Kami telah menyurati Direktur Bank Aceh agar dapat membuka layanan kas di Blang Bintang,” katanya.
Terkait Dana Desa, Subhan mengakui sembilan gampong sempat terdampak kebijakan penyesuaian anggaran. Namun, pihaknya berkomitmen untuk bangkit dan mempercepat proses administrasi.
“Hari ini sudah 18 gampong yang memperoleh persetujuan pengajuan Dana Desa tahap pertama. Harapan kami, Blang Bintang bisa menjadi kecamatan tercepat dalam penyaluran Dana Desa tahun 2027,” ujarnya optimistis.
Musrenbang tersebut dihadiri para keuchik, Tuha Peut, tokoh masyarakat, unsur Muspika, anggota DPRK, serta perwakilan OPD terkait. Diharapkan, hasil Musrenbang Kecamatan Blang Bintang dapat menjadi rumusan program prioritas yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2027.(Rinaldi)
