Kabarnanggroe.com, Kota Jantho – Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto, SSTP MM membuka Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Tata Kelola Risiko serta Kepatuhan bagi jajaran OPD lingkup Pemkab Aceh Besar di Aula Lantai III Kantor Bupati Aceh Besar, Rabu (9/8/2023).
Hadir dalam kesempatan itu, Sekdakab Aceh Besar Drs Sulaimi MSi, Kepala Perwakilan BPKP Aceh Supriyadi SE,Ak, MM, CA, QIA, CRMP, CGCAE, CRGP, CIAE, dan para Kepala OPD terkait. Ketika menyampaikan sambutannya, Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menegaskan, tingginya pengawasan publik atas kinerja Pemerintah Daerah di era saat ini, memberikan tekanan bagi Pemerintah Daerah untuk mampu menghasilkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Tekanan ini mengakibatkan tingginya kebutuhan Pemerintah Daerah atas suatu sistem pengendalian yang mampu meyakinkan pencapaian tujuan melalui perencanaan dan proses pelaksanaannya yang berkualitas. “Kami berharap dengan sosialisasi ini menjadi momentum penguatan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Dengan harapan, terus meningkatnya nilai maturitas bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rangka memberikan pelayanan publik,” katanya.
Dijelaskannya, setiap organisasi memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Tugas dan fungsi ini dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan organisasi. tujuan ini tidak terlepas dari risiko yang melekat di dalamnya. Karenanya, risiko perlu untuk dikendalikan dan dimitigasi melalui upaya antisipasi dan penanganan atas dampak risiko. Risiko itu harus dikendalikan, harus ditekan, diturunkan maka apa yang disebut sebagai Sistem Pengendalian Intern menjadi jawaban atas semua risiko-risiko yang mungkin terjadi.
Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern yang baik adalah sistem pengendalian intern yang dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sistem pengendalian intern pemerintah dapat digunakan sebagai alat pendeteksi dini penyelengaraan pengendalian dan pengawasan dalam pemerintahan, dan merupakan proses yang seharusnya berlangsung secara berkesinambungan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Aceh Supriyadi SE,Ak, MM, CA, QIA, CRMP, CGCAE, CRGP, CIAE menyambut baik dengan terlaksananya Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Tata Kelola Risiko serta Kepatuhan bagi jajaran OPD lingkup Pemkab Aceh Besar.
Diharapkan, dengan mengikuti sosialisasi ini akan terwujud penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang baik dan Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan kualitas perencanaan secara berkelanjutan, dapat mengenali dan mengatasi risiko-risiko atas pelaksanaan program dan kegiatan, meminimalisasi risiko terjadinya korupsi, menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif, meningkatkan kualitas pengendalian intern secara berkelanjutan, sehingga sasaran-sasaran strategis Pemerintah Daerah dapat tercapai.
“Kami yakin, sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Tata Kelola Risiko serta Kepatuhan bagi OPD jajaran Pemkab Aceh Besar ini sangat banyak manfaatnya untuk kemajuan dan pencapaian tujuan organisasi di setiap daerah,” ujarnya.(Cek Man/*)
