Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh menerima lima penghargaan yang diberikan oleh BKKBN Perwakilan Aceh pada rapat kerja daerah Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan KB (Bangga Kencana) Perwakilan BKKBN Aceh, di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Rabu (3/4/2024).
Kepala DP3AP2KB Banda Aceh, Cut Azharida, SH, mengatakan, Kota Banda Aceh berhasil meraih empat penghargaan meliputi terbaik I presentase capaian jumlah sasaran terverifikasi dan tervalidasi pada pelaksanaan verifikasi dan validasi keluarga resiko stunting tertinggi yakni mencapai 290,95%. Kedua Kota Banda Aceh juga menyabet juara II presentase capaian peserta KB baru MKJP tertinggi yaitu 196,05%.
“Ketiga kita mendapatkan penghargaan presentase iBangga tertinggi yang mencapai 68,91% dan yang keempat BKKBN memberikan kita penghargaan atas pencatatan dan pelaporan pelayanan KB serentak dalam rangka pencanangan gerai Yansus, KB perusahaan dan peringatan hari ibu ke 95 tahun 2023,” katanya.
Cut Azharida menjelaskan, pemutakhiran, Verifikasi Dan Validasi Data Keluarga Beresiko Stunting merupakan suatu proses membandingkan antara data hasil pendataan keluarga dan pemutakhirannya dengan kondisi terkini di lapangan, untuk kemudian dimutakhirkan sesuai kondisi terkini. Tujuan dari mendapatkan data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran maupun intervensi program dalam rangka penurunan keluarga beresiko stunting maupun kasus stunting.
“Kegiatan ini berlangsung selama bulan Oktober 2023 dengan menggunakan aplikasi Verval KRS dengan memverifikasi dan mengupdate data sasaran hasil PK 21 dan Pemutakhirannya dengan data di lapangan. Alhamdulillah apa yang kita lakukan menjadi salah satu yang terbaik dan diberikan penghargaan oleh BKKBN Aceh,” ujarnya.
Cut Azharida menjelaskan, mengenali keluarga yang berisiko stunting itu penting. Jadi keluarga mana yang melahirkan stunting itu harus dikenali dan harus didampingi, hal tersebut merupakan upaya penting untuk mencapai angka prevalensi yang ditargetkan pemerintah yakni 14 persen pada tahun 2024. Selain itu, mengawal keluarga yang memiliki potensi dan menghitung populasi bayi juga perlu dilakukan pengenalan, pendampingan dan pengawalan yang dilakukan itu dianggap dapat menekan angka faktor risiko yang menyebabkan anak lahir stunting yang masih tinggi seperti pada ibu hamil dengan anemia, lahirnya bayi secara prematur serta bayi lahir dengan panjang badan kurang dari 48 sentimeter.
“Penghitungan populasi bayi diperlukan untuk dapat mengetahui berapa persen bayi yang sudah lahir maupun belum lahir. Cara itu juga dianggap mampu mencegah bayi yang belum lahir menjadi stunting,” jelasnya.
Lebih lanjut Cut Azharida juga menyampaikan, disitulah pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang merupakan sekelompok tenaga yang dibentuk dan terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB untuk melaksanakan pendampingan meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial kepada calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan serta melakukan surveilans keluarga berisiko stunting untuk mendeteksi dini faktor-faktor risiko stunting.
“Dalam berbagai kondisi, komposisi tim pendamping keluarga dapat disesuaikan melalui bekerjasama dengan Bidan dari Desa/Kelurahan lainnya atau melibatkan perawat atau tenaga kesehatan lainnya,” ujarnya
Sementara itu, metode kontrasepsi jangka panjang ini memiliki banyak macam yang kemudian bisa memberikan pilihan-pilihan kepada para akseptor-akseptor yang mau menggunakannya seperti IUD (Intra Uterine Device) pada rahim, Implan, kemudian ada juga pemasangan secara operasional untuk pria dan MOW untuk operasional wanita,”Kontrasepsi jangka panjang ini lebih ringan ya, karena tidak harus ulang kembali pada jangka waktu dekat, paling tidak sudah bisa memberikan pendampingan lama kepada anak balitanya,” terangnya.
Ia menghimbau akseptor KB yang masih menggunakan kontrasepsi jangka pendek untuk bisa beralih ke MKJP dalam mengatur jarak kelahiran, agar bisa membantu penurunan angka stunting di Kota Banda Aceh.
“Jarak kelahiran anak dapat menjadi faktor penyebab stunting, itu sebabnya kami menghimbau agar ibu-ibu dapat menggunakan metode MKJP, karena ini terbukti lebih efektif menekan angka stunting,” pungkasnya.(AMZ)
