Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr Musriadi Aswad MPd, mendorong Pemerintah Aceh segera mengambil langkah konkret menyikapi tingginya angka pengangguran lulusan sarjana di Aceh sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh per November 2025.
Dalam rilis tersebut, BPS mencatat bahwa lulusan pendidikan tinggi (Diploma IV/S1/S2/S3) menjadi kelompok dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Aceh, yakni mencapai 8,68 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya.
Musriadi menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Aceh dan perguruan tinggi negeri maupun swasta.
“Data BPS ini menjadi alarm bagi kita semua. Pemerintah Aceh bersama perguruan tinggi harus segera duduk bersama mencari solusi agar lulusan sarjana tidak terus mendominasi angka pengangguran,” ujar Musriadi, di DPRK Banda Aceh, Jumat (6/2/2026) pagi
Ia menilai tingginya pengangguran sarjana menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja di Aceh. Karena itu, Musriadi mendorong penguatan konsep link and match antara perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri.
Menurutnya, kurikulum pendidikan tinggi perlu lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor-sektor strategis daerah, seperti ekonomi kreatif, pertanian modern, perikanan, pariwisata, dan ekonomi digital.
“Jangan hanya fokus mencetak ijazah, tapi juga mencetak kompetensi. Kampus harus menyiapkan mahasiswa agar siap pakai ketika lulus,” tegasnya.
Selain itu, Musriadi juga mendorong perluasan program magang, kerja praktik, dan pelatihan keterampilan bagi mahasiswa tingkat akhir maupun lulusan baru. Ia menilai pengalaman kerja sejak bangku kuliah menjadi salah satu kunci agar lulusan lebih mudah terserap di pasar kerja.
Tak hanya itu, Musriadi meminta Pemerintah Aceh untuk memberikan dukungan kepada sektor swasta dan pelaku usaha lokal agar membuka lebih banyak lapangan kerja bagi lulusan perguruan tinggi.
“Pemerintah juga harus hadir dengan kebijakan yang mendorong dunia usaha menyerap tenaga kerja, termasuk lulusan sarjana. Ini bisa melalui insentif, kemitraan, atau program penempatan kerja,” katanya.
Di sisi lain, penguatan kewirausahaan di lingkungan kampus juga dinilai penting agar lulusan tidak semata-mata menjadi pencari kerja, tetapi mampu menjadi pencipta lapangan kerja baru.
Lebih lanjut Wakil Ketua DPRK Banda Aceh Dapil Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng ini berharap melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, angka pengangguran lulusan sarjana di Aceh dapat ditekan secara bertahap.
“Kalau ini dikelola secara serius dan terintegrasi, saya optimistis pengangguran sarjana di Aceh bisa berkurang dan lulusan perguruan tinggi dapat berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.(Mar)
