Kabarnanggroe.com, Banda Aceh — Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk. H. M. Faisal Ali atau yang akrab disapa Abu Sibreh, menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, MM dalam penanganan pascabanjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh.
Menurut Tgk. Faisal, Kapolda Marzuki menunjukkan komitmen dan totalitas dengan turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses evakuasi dan distribusi bantuan berjalan efektif. Ia mengaku menjadi saksi atas langkah-langkah cepat yang diambil, mulai dari mobilisasi personel dan peralatan hingga pengawasan dapur umum serta penyaluran logistik ke daerah terdampak.
“Saya melihat langsung bagaimana beliau memobilisasi sumber daya dan memprioritaskan keselamatan warga. Ini bukan sekadar kunjungan seremonial, tetapi kerja lapangan yang nyata,” ujar Tgk. Faisal.
Ia menambahkan, dalam situasi darurat Kapolda Aceh tidak hanya memberi arahan dari kantor, melainkan memantau langsung kondisi di lapangan agar keputusan yang diambil tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain respons kebencanaan, sejumlah capaian di bidang penegakan hukum turut disorot. Berdasarkan data kajian yang dipublikasikan Lembaga Jaringan Survei Inisiatif, angka tindak pidana umum disebut menurun 14,9 persen, sementara tingkat penyelesaian perkara meningkat dari sekitar 72 persen menjadi 82 persen. Pengamat menilai capaian tersebut mencerminkan perbaikan efektivitas penyidikan dan koordinasi antar-satuan.
Di bidang pemberantasan narkotika, operasi besar pada Oktober 2025 berhasil membongkar jaringan lintas provinsi dengan barang bukti signifikan. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari konsistensi penegakan hukum yang dilakukan jajaran kepolisian daerah.
Dukungan juga datang dari unsur legislatif. Anggota Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi atas tren positif penegakan hukum dan manajemen krisis di Aceh, yang dinilai turut memperkuat rasa aman masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.
Tak hanya fokus pada keamanan, kepolisian daerah juga menjalankan program berbasis lingkungan, termasuk penanaman ribuan bibit mangrove dan penindakan terhadap praktik perusakan lingkungan. Sejumlah pengamat menilai pendekatan yang memadukan penegakan hukum, perhatian lingkungan, dan respons kebencanaan mencerminkan upaya membangun kepercayaan publik.
Tgk. Faisal berharap capaian tersebut dapat dipertahankan melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil.
“Kerja keras ini perlu didukung dengan penguatan kebijakan dan kapasitas agar manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat Aceh,” tutupnya.( Hadi)
