Kabarnanggroe.com, Meureudu- Kepolisian Resor (Polres) Pidie Jaya intensifkan persiapan pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Sebanyak 278 personel, termasuk Bantuan Khusus Operasional (BKO) dari Polda Aceh, akan dikerahkan untuk memastikan keamanan di 484 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 222 gampong dalam delapan kecamatan di Kabupaten Pidie Jaya, 3 Februari 2024.
Dalam apel pengecekan kesiapan personel Polri yang dipimpin oleh Kapolres Pidie Jaya AKBP Dodon Priyambodo, Kapolres menekankan pentingnya pengamanan seluruh tahapan pemilu serentak 2024, khususnya pada hari pemungutan suara. Dodon Priyambodo menyatakan bahwa pengamanan yang lebih maksimal diperlukan untuk menjamin Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).
“Kehadiran 278 Personel Polri di tengah masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengamanan kondisi pemilu serentak yang lebih baik,” ujar Kapolres Pidie Jaya.
Dodon Priyambodo juga mencatat bahwa jumlah pemilih di wilayah hukum Polres Pidie Jaya Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 111.722 jiwa dari 222 gampong. Dia berharap kehadiran personel Polri dapat memastikan pelaksanaan pemilu berjalan aman, lancar, dan kondusif di Kabupaten Pidie Jaya.
Selain itu, Kapolres mengingatkan agar personel tidak terlena dan tetap menunjukkan sikap Polri yang simpatik, humanis, serta menjunjung tinggi netralitas. Kordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), stakeholder, dan elemen masyarakat juga menjadi fokus untuk meredam suhu politik di lokasi TPS.
Pimpinan Polri sangat menekankan agar netralitas tetap terjaga dan menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan terkait keterpihakan kepada paslon atau partai politik. Personel telah dibekali dengan buku saku sebagai panduan untuk memastikan pelaksanaan pengamanan TPS berjalan dengan aman dan kondusif di Kabupaten Pidie Jaya.
Dengan kehadiran personel Polri yang cukup besar, diharapkan Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Pidie Jaya dapat berlangsung dengan aman dan sukses, memastikan hak pilih masyarakat terlaksana dengan baik.(Hrs)
