Isnaini Gencarkan Transformasi Sosial, Penguatan Syariat Hingga Peluang Kerja

Calon Wakil Wali Kota Banda Aceh, H Isnaini Husda SE saat debat pertama di Amel Convention Hall, Blang Oi, Meuraxa, Banda Aceh, Rabu (30/10/2024) malam. FOTO/ AMZ

Kabarnanggroe.com, Banda Aceh – Calon Wakil Wali Kota Banda Aceh no urut 3 Isnaini Husda SE terus menggencarkan transformasi sosial selama debat pertama yang telah dilaksanakan pada Rabu (30/10/2024) malam.

Isnaini menegaskan penguatan syariat Islam harus terus digerakkan di Banda Aceh, seperti melestarikan kembali adat-istiadat dan kesenian berdasarkan syariat.

“Untuk menjaga kearifan lokal dan budaya lokal, kita harus masukkan muatan lokal ke dalam pendidikan formal,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPRK Banda Aceh H Isnaini Husda yang mendampingi H Aminullah Usman SEAk MM sebagai calon Wali Kota Banda Aceh menegaskan budaya dan kesenian lokal harus dihidupkan kembali di setiap gampong di Banda Aceh.

“Maksimalkan fungsi lembaga di pemko dan non-pemerintah yang intens menangani budaya dan seni lokal,” katanya.

Dikatakan, menjaga kearifan lokal sebagai budaya daerah yang mulai tergerus budaya luar harus dimaksimalkan. Seperti diketahui, budaya barat dan juga Korea terus merambah melalui dunia televisi dan media sosial sampai tak bisa dibendung. Dia menambahkan infrastruktur pendukung penegakan pemahaman syariat Islam harus diperkuat dan semuanya ini tidak mungkin hanya pimpinan daerah yang melaksanakan.

“Prinsip pembangunan dilaksanakan secara partifisatif, melibatkan semua stakeholder,” jelasnya.

Untuk persoalan lapangan kerja, dia menyatakan peluang baru selalu tersedia melalui membuka usaha dan tidak tergantung pada pemerintah. Namun, katanya, pihak swasta yang bergerak dalam sejumlah sektor dapat menciptakan lapangan kerja baru untuk pemuda Banda Aceh.

Untuk diketahui, Banda Aceh sebagai kota dagang, seperti dinyatakan oleh Aminullah Usman, juga dalam debat itu. Isnaini mempertegas bahwa peluang usaha baru dapat juga diciptakan melalui pelatihan, sehingga akan memiliki ketrampilan hidup.

“Dengan ketrampilan yang dimiliki, maka akan dapat membuka usaha sendiri, yang tentunya akan berdampak pada taraf hidup mereka,” ujar Isnaini.

Pola seperti itu telah banyak dilakukan oleh para pemuda Banda Aceh, seperti kuliner yang menjamur di seputaran Banda Aceh.

Begitu juga dengan usaha lainnya, khususnya para tamatan SMK yang membuka usaha bengkel sepeda motor, elektronik dan industri rumahan yag merupakan pelaku UMKM. Tentunya, sebagian besar dari mereka juga telah mendapat pelatihan yang dilaksanakan oleh sejumlah pihak, baik pemerintah maupun swasta.

Namun, masih banyak para pengangguran intelektual, lulusan SMA/sederajat dan juga perguruan tinggi yang belum mendapat pekerjaan, karena tidak ada ketrampilan khusus. Ini, tentunya harus menjadi tugas pemerintah kota untuk mendata keberadaan mereka, sehingga angka pengangguran dapat terus ditekan.

Wakil paslon no urut 3 ini yang mengusung visi ‘Kota Islami, Gemilang dan Berkelanjutan’ juga memaparkan perlunya mitigasi bencana. Kota Banda Aceh diketahui rawan gempa, banjir, gempa dan kebakaran, sehingga harus ada tindakan yang diambil pemerintah untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

“Kita perlu memperkuat perangkat daerah yang bertugas untuk bidang kebencanaan, seperti BPBD,” ujarnya.

Tetapi, katanya, edukasi ke masyarakat agar selalu siap siaga bencana yang datang secara tiba-tiba juga harus dilakukan secara berkala,” terang Isnaini

Menanggapi kasus HIV/AIDS di Banda Aceh, dia menegaskan masih menjadi musuh bersama, karena sangat berbahaya. Dia menjelaskan infrastruktur kesehatan harus ditingkatkan untuk menangani korban pelanggar syariat itu.

Namun, katanya, edukasi ke masyarakat harus intens dilakukan, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal tentang bahaya HIV. Sampai saat ini, belum ditemukan vaksin yang tepat untuk mengobati penyakit HIV, walau penelitian dilakukan untuk menemukan obatnya selama puluhan tahun.

Isnani yang maju sebagai calon wakil walikota seusai lolos ke dewan kota untuk ketiga kalinya menanggapi dingin tentang ketidakharmonisan eksekutif atau pemko dan eksekutif atau dewan. Dia menjelaskan dua lembaga ini merupakan mitra kerja dalam penyelengaraan pemerintah.

Dia menjelaskan jika persepsi sama dalam mencapai tujuan pembangunan kota, khususnya mensejahterakan masyarakat, maka tidak ada persoalan.

“Jalinan komunikasi harus baik, tidak ada tarik-menarik kepentingan dan nawaitu sama, maka tujuan akan tercapai,” pungkas Isnaini. (Muh)

Exit mobile version